Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel lima perusahaan pertambangan di wilayah Sumatra Barat (Sumbar) pada Sabtu, 20 Desember 2025. Langkah tegas ini diambil setelah kelima perusahaan tersebut diduga kuat menjadi pemicu banjir parah di daerah tersebut.
“Penyegelan ini adalah langkah awal untuk mengevaluasi total operasional perusahaan yang diduga kuat memicu banjir,” kata Menteri LH Hanif Faisol dalam keterangannya.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Perusahaan yang disegel meliputi PT Parambahan Jaya Abadi, PT Dian Darell Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi, dan PT Solid Berkah Ilahi. Penindakan ini dilakukan menyusul ditemukannya bukti kuat bahwa operasional mereka mengabaikan dampak lingkungan dan memicu bencana banjir.
Hanif Faisol menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang merusak lingkungan. “Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang mengabaikan dampak lingkungan dan keselamatan warga. Kepatuhan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab moral yang harus dibayar mahal jika dilanggar,” ujarnya.
Hasil pengawasan di lapangan mengungkap sejumlah pelanggaran serius. Di antaranya adalah ketiadaan sistem drainase pada area tapak perusahaan dan pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan yang sah.
“Bahkan, ditemukan aktivitas tambang yang berjarak kurang dari 500 meter dari pemukiman warga tanpa adanya pengelolaan dampak,” tutur Hanif.
Hanif juga menjelaskan bahwa kelalaian dalam mengelola erosi dan air larian (run-off) terbukti mempercepat pendangkalan sungai. Kondisi ini menjadi penyebab utama meluapnya air sungai saat curah hujan tinggi, yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup itu memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kerusakan alam yang mengancam nyawa dan harta benda masyarakat. “Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akarnya demi memastikan hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman tetap terjaga,” pungkasnya.
