Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mencapai 79.302 orang sepanjang periode Januari hingga November 2025. Menanggapi kondisi ini, pemerintah menginisiasi strategi baru melalui layanan debottlenecking untuk menekan angka pengangguran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa penanganan PHK yang berujung pada peningkatan pengangguran dapat diatasi dengan pembukaan lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah mendorong layanan debottlenecking yang dirancang untuk menampung dan mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para pengusaha.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Airlangga menyatakan, layanan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan kendala-kendala dari para pengusaha, sehingga pada akhirnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja oleh sektor swasta. Inisiatif ini menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya pencegahan PHK.
Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Kunci
“Terkait dengan Satgas, nanti kita sedang dorong bahwa yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kita dorong bagaimana debottlenecking untuk penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga saat ditemui di Pondok Indah Mal, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).
Layanan debottlenecking ini telah mulai beroperasi dan bahkan dilengkapi dengan platform pengaduan melalui laman resmi https://lapor.satgasp2sp.go.id/. Situs ini diluncurkan sejak 16 Desember 2025 oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Airlangga, layanan ini diharapkan menjadi solusi manjur agar para pengusaha dapat meningkatkan skala ekonomi mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka PHK dan bahkan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
“Jadi company per company. Jadi sudah kita menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral dan juga detail. Ini yang kita akan dorong ke depan,” papar Airlangga, menekankan pendekatan spesifik terhadap setiap perusahaan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong inisiatif ini ke depan, dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mengurangi dampak PHK terhadap masyarakat.
