Dalam setiap gejolak yang melanda berbagai negara di dunia, hampir dapat dipastikan Amerika Serikat (AS) turut campur tangan. Terbaru, AS melalui perintah Presiden Donald Trump melancarkan serangan ke Venezuela untuk menjatuhkan rezim Presiden Nicolas Maduro. Serangan tersebut berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh pasukan elite Delta Force di kediaman mereka di Caracas pada Sabtu (3/1), setelah kota itu dibombardir.
Pola intervensi AS juga terlihat dalam kasus serangan Israel ke Gaza, perang Rusia-Ukraina, hingga demonstrasi di Iran. Fenomena keterlibatan AS dalam kepentingan negara lain ini sudah berlangsung lama, bahkan memunculkan julukan “Polisi Dunia” (Global Policeman) bagi negara adidaya tersebut.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Doktrin Monroe: Akar Intervensi AS
Kecenderungan AS untuk mengintervensi berbagai kepentingan negara luar bukan tanpa alasan. Hal ini didasari oleh semangat perlindungan kepentingan AS dan dominasi politik yang berakar pada sebuah doktrin. Semangat ini bermula pada tahun 1823, ketika Presiden AS James Monroe memproklamasikan sebuah doktrin yang intinya menjanjikan perlindungan republik-republik muda Amerika Latin dari monarki-monarki Eropa lama. Doktrin ini kemudian dikenal dengan nama “Doktrin Monroe”.
Laman Council on Foreign Relation (cfr.org) mencatat, meskipun Doktrin Monroe kini menjadi salah satu pernyataan utama kebijakan luar negeri AS, pada awalnya tidak banyak yang melihatnya demikian. Tidak ada yang menyebutnya sebagai “doktrin” hingga tahun 1852, dan tidak ada presiden yang menggunakannya secara aktif hingga Grover Cleveland (Presiden AS ke-22 dan ke-24) melakukannya pada tahun 1895.
Dampak nyata Doktrin Monroe baru benar-benar terasa ketika Presiden Theodore Roosevelt (presiden ke-26) mendefinisikannya kembali. Konrad Wolfenstein, seorang penulis di laman Xpert Digital, mengulas doktrin ini dengan tajam. Menurutnya, di balik retorika mulia “kemerdekaan” dan formula “Amerika untuk orang Amerika” sejak awal, terdapat perhitungan yang jelas dan keras: mengamankan dominasi ekonomi mereka sendiri. Wolfenstein menambahkan, Doktrin Monroe yang awalnya dianggap sebagai benteng pertahanan melawan Aliansi Suci di Eropa, kini telah berubah menjadi instrumen ofensif proyeksi kekuatan geopolitik.
Bila diringkas, doktrin tersebut memiliki tiga pesan utama:
- Amerika Serikat menyatakan setiap kolonisasi lebih lanjut di benua Amerika oleh kekuatan Eropa sebagai campur tangan yang tidak diinginkan.
- Amerika Serikat berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Eropa atau menyerang koloni-koloni Eropa yang ada di Amerika.
- Amerika Serikat menegaskan bahwa Belahan Barat merupakan wilayah terpisah.
Ekspansi Wilayah dan Perang Dingin
Pada tahun 1845, di bawah Presiden James Polk, doktrin ini secara aktif digunakan untuk memajukan tujuan ekspansionis AS. Polk memanfaatkan Doktrin Monroe untuk membenarkan aneksasi Texas dan Oregon, serta untuk melawan ambisi Inggris yang dianggap ada di California, yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Meksiko. Perang Meksiko-Amerika yang terjadi kemudian mengakibatkan perluasan wilayah AS yang signifikan, termasuk wilayah seperti New Mexico, California, Utah, Nevada, Arizona, dan sebagian Wyoming.
Pasca Perang Dunia II dan selama Perang Dingin, Doktrin Monroe semakin relevan dengan sedikit perubahan. Uni Soviet yang hadir sebagai kekuatan di belahan timur, dipandang sebagai ancaman terbesar bagi Belahan Barat. Pada saat yang sama, doktrin ini berfungsi sebagai pembenaran untuk arsitektur keamanan komprehensif di Amerika Latin. Di kawasan ini, AS mendukung rezim militer selama mereka anti-komunis dan melindungi kepentingan Amerika.
Krisis Rudal Kuba tahun 1962 merupakan puncak dari kebijakan ini. Ketika Uni Soviet mengerahkan rudal nuklir ke Kuba, Amerika Serikat menggunakan Doktrin Monroe untuk melegitimasi blokade dan ancaman kekuatan militer. Presiden John F. Kennedy berpendapat bahwa “penempatan rudal nuklir Soviet di Belahan Barat merupakan ancaman yang tidak dapat diterima dan bahwa, sebagai kekuatan terkemuka di benua itu, Amerika Serikat memiliki hak dan kewajiban untuk mencegahnya.”
Intervensi Global yang Meluas
Memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, intervensi AS semakin jauh. Di Chili, AS mendukung kudeta militer tahun 1973. Di Nikaragua, AS berperang melawan pemerintah Sandinista, dan di El Salvador, AS mendukung pemerintah melawan pemberontak sayap kiri.
Di Timur Tengah, AS bersama Israel, memberikan bantuan kepada para pemberontak dan menggulingkan sejumlah rezim, seperti PM Mosadegh di Iran, Saddam Hussein di Irak, dan Khadafi di Libya. Di Asia, Amerika turut campur tangan di Indocina, Malaysia, termasuk Indonesia.
Interpretasi Trump dan Dampak Berkelanjutan
Di bawah Presiden Donald Trump, Doktrin Monroe mengalami interpretasi yang mengembalikan pemahaman unilateral dan proteksionis kebijakan luar negeri Amerika. Trump secara eksplisit menghidupkan kembali doktrin tersebut dan menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk kebijakan-kebijakannya terhadap dunia. Dalam beberapa pidatonya, ia menekankan bahwa AS akan menegaskan kepentingannya di Belahan Barat dan tidak akan mentolerir campur tangan dari kekuatan lain, khususnya Tiongkok.
“Retorika ini bukan sekadar referensi historis tetapi bagian dari strategi komprehensif yang mendefinisikan kembali peran global AS,” kata Konrad Wolfenstein. Mureks mencatat bahwa Doktrin Monroe telah membentuk kebijakan luar negeri Amerika selama dua abad dan terus berfungsi sebagai pembenaran untuk tindakan unilateral dan intervensi militer. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat paling sering menggunakan doktrin ini setiap kali kepentingan ekonominya tampak terancam, menjelaskan mengapa AS selalu hadir dalam berbagai gejolak di belahan dunia.
