Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra. Langkah ini diharapkan dapat mengungkit kembali daya beli serta menghidupkan denyut ekonomi di wilayah-wilayah yang tengah berupaya melakukan rehabilitasi pascabencana.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memastikan perputaran uang tetap terjadi. “Kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli, dan ini akan terjadi putaran uang,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana bersama DPR RI pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Secara spesifik, Tito mengusulkan agar masyarakat terdampak bencana di Sumatra dapat mengakses BLT Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Kementerian Sosial. Usulan ini didasari oleh efisiensi anggaran setelah pemerintah melakukan pembersihan data terhadap 3,97 juta penerima PKH yang selama ini dinilai tidak efektif. Dana efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk membantu warga korban bencana.
Mureks merangkum, Tito juga menyoroti kondisi ekonomi di Sumatra yang masih lesu meskipun Menteri Perdagangan dan Menteri UMKM telah berupaya menghidupkan pasar. “Kenapa [BLT] ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi? Menteri Perdagangan, Menteri UMKM itu sudah turun menghidupkan pasar [di Sumatra], menghidupkan yang namanya itu warung-warung, tapi yang belinya sedikit akhirnya komoditas busuk,” jelasnya.
Selain bantuan tunai, Tito turut menyampaikan usulan dari Menteri Kesehatan yang berencana memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) secara gratis kepada masyarakat terdampak. Kombinasi bantuan tunai dan jaminan sosial ini diyakini pemerintah dapat mempercepat pemulihan stabilitas ekonomi di Sumatra.
“Jadi kita harus dorong masyarakat ini untuk menerima bantuan, untuk memperkuat kuat daya beli,” pungkas Tito, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan pascabencana.
