Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 15 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hingga kini belum sepenuhnya pulih pascabencana banjir dan longsor yang melanda pada November 2025. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan sejumlah kementerian/lembaga di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah, menjelaskan bahwa dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana, 15 di antaranya masih memerlukan perhatian serius untuk kembali normal.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Aceh Dominasi Wilayah Belum Pulih
Dari 15 daerah yang belum normal tersebut, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah wilayah terbanyak, yakni tujuh kabupaten. Catatan Mureks menunjukkan, ketujuh kabupaten tersebut meliputi Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie, Aceh Jaya, dan Nagan Raya.
Tito menyoroti kondisi Aceh berdasarkan pemetaan berbasis variabel indikator pemulihan. “Kalau kita lihat dari pemetaan warna, Aceh itu paling banyak kuningnya. Warna hijau itu aman, warna kuning itu perlu atensi, perlu kita waspadai,” kata Tito, menekankan perlunya perhatian khusus pada wilayah-wilayah tersebut.
Kondisi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat
Sementara itu, di Sumatera Utara, terdapat lima daerah yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Daerah-daerah tersebut adalah Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Utara.
Di Sumatera Barat, tiga daerah dilaporkan masih belum normal, yaitu Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Tito menyebutkan bahwa Agam memiliki kondisi paling berat dibandingkan wilayah lain di Sumatera Barat. “Paling berat adalah Agam,” ucapnya.
Pemetaan Ulang Berbasis Data Lapangan
Meski pemerintah telah memiliki asumsi awal melalui penilaian top down, Tito menegaskan bahwa Satgas tidak hanya mengandalkan data dari pusat. Satgas telah melakukan rapat intensif dengan tiga gubernur serta 52 bupati dan wali kota untuk mendapatkan gambaran kondisi riil dari daerah, atau pendekatan bottom up.
Hasil dari pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penilaian awal. “Kami ingin mendengar juga dari bawah, bottom up. Ternyata ada yang berbeda. Ada daerah yang kami anggap juga (sudah pulih), ternyata perlu atensi. Ada yang kami anggap perlu atensi, ternyata enggak perlu,” jelas Tito.
Dari hasil pemetaan ulang ini, Satgas kemudian membagi daerah terdampak ke dalam tiga kategori untuk menentukan strategi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kategori tersebut meliputi daerah yang mendekati normal, setengah normal, dan belum normal.
“Yang sudah mendekati normal dipoles-poles dikit bantuannya. Kalau setengah normal, sedikit agak serius. Yang belum normal, itu paling fokus,” pungkas Tito, menjelaskan prioritas bantuan dan upaya pemulihan.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sufmi Dasco Ahmad, yang turut berdiskusi dengan pemerintah dan Satgas Pemulihan Bencana di Aceh.
