Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera untuk segera menyiapkan data masyarakat serta lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini krusial demi memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Tito menjelaskan, pemerintah bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sedang bergotong royong membangun 2.600 unit huntap. Ribuan unit ini diperuntukkan bagi korban bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Kesiapan Lahan Jadi Kunci Percepatan
Menurut Mendagri, kecepatan realisasi pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan Pemda. Dua faktor utama yang ditekankan adalah penyediaan data korban yang akurat serta ketersediaan lahan yang clear and clean.
Ia merinci, lahan yang dimaksud clear and clean harus memiliki status hukum yang jelas dan aman. Selain itu, lahan tersebut juga harus layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta berlokasi strategis dekat dengan fasilitas sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 Desember 2025.
Berdasarkan data terkini, proses groundbreaking pembangunan huntap telah dimulai di beberapa wilayah di Provinsi Sumut. Tahap selanjutnya akan menyusul di Aceh dan Sumbar, seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data dari pemerintah daerah setempat.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” tambahnya.
Tito juga menegaskan pentingnya bagi jajaran Pemda setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang memerintahkan pemanfaatan lahan milik pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Bantuan APBN dan Skema Kerusakan Lain
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun unit hunian yang lebih banyak, memastikan seluruh korban terdampak dapat tertangani.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang. Mendagri meminta para gubernur di tiga provinsi tersebut untuk segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota terkait pendataan.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” tandasnya.
Pembahasan mengenai percepatan huntap ini merupakan agenda utama Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatera. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis (25/12) kemarin.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, bersama pihak terkait lainnya.
