Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pertemuan ini dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di 52 kabupaten/kota yang terdampak.
Rapat penting tersebut digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis, 8 Januari 2026. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Penugasan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan, Tito menjelaskan bahwa pemetaan situasi terkini menjadi prioritas utama. “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito.
Menurut catatan Mureks, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran sejak awal penanganan tanggap darurat. Upaya ini mencakup pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan, penyediaan layanan kesehatan, hingga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi di 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi tersebut.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pantauan lapangan, sebagian besar daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Kendati demikian, Tito mengakui masih ada sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus agar segera pulih sepenuhnya. Di Provinsi Aceh, misalnya, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa wilayah tertentu tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Pemerintah juga terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di ketiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan Pemda.
Selain itu, progres pendataan rumah rusak akibat bencana juga terus dipercepat dan divalidasi agar bantuan kepada masyarakat terdampak dapat segera tersalurkan. Tito berharap, percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.
Guna mempercepat pemulihan di lapangan, Mendagri Tito mengusulkan penambahan personel dari TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan. Mereka akan membantu dalam pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.
Sebagai langkah koordinasi, pihaknya juga akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. “Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkas Tito.
