JAKARTA – Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menyoroti kenaikan peringkat Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI) Indonesia pada tahun 2025. Meskipun peringkat Indonesia naik, KPPMPI menilai kondisi tersebut belum mencerminkan perbaikan signifikan bagi nelayan kecil di Tanah Air.
Peringkat indeks kesehatan laut Indonesia pada 2025 tercatat naik dari posisi 189 menjadi 168 dari total 220 negara. Namun, skor OHI nasional masih berada di angka 66, di bawah rata-rata global yang mencapai 72. Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, menegaskan bahwa angka tersebut menjadi sinyal kuat.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Kondisi ini sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan masih belum berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan kecil,” ujar Hendra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Hendra, dari sepuluh indikator penyusun OHI, empat indikator strategis justru menunjukkan penurunan kinerja. Catatan Mureks menunjukkan, indikator-indikator tersebut meliputi penyediaan makanan, peluang penangkapan ikan tradisional, perlindungan pesisir, serta mata pencarian dan ekonomi.
“Kami melihat bahwa indikator-indikator yang paling dekat dengan kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir justru mengalami penurunan,” tambahnya.
Penurunan Indikator Kunci
Indikator penyediaan makanan mencatat skor terendah, yakni 24. Penurunan ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya di berbagai wilayah. KPPMPI juga menyoroti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan praktik budi daya yang berdampak negatif pada kualitas ekosistem laut.
Selain itu, skor peluang penangkapan ikan tradisional mengalami penurunan signifikan dari 93 menjadi 72. Angka ini menandakan semakin sempitnya akses wilayah tangkap bagi nelayan kecil. Hendra Wiguna menyatakan, “Penurunan ini menunjukkan bahwa hak-hak tenurial nelayan kecil dan tradisional berada dalam ancaman serius.”
Dua indikator lain, yakni perlindungan pesisir dan mata pencarian serta ekonomi, juga mengalami penurunan. Indikator perlindungan pesisir turun menjadi 79, sementara indikator mata pencarian dan ekonomi merosot ke angka 64. KPPMPI menilai penurunan ini mencerminkan melemahnya ekosistem pesisir dan belum maksimalnya hilirisasi sektor perikanan sebagai sumber lapangan kerja.
“Ini menunjukkan bahwa sektor perikanan belum mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja, padahal potensinya sangat besar,” kata Hendra.
Desakan kepada Pemerintah
Menyikapi kondisi ini, KPPMPI mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap nelayan kecil. Organisasi tersebut juga meminta agar kebijakan kelautan dan perikanan dapat berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem.
“Laut yang sehat hanya bisa terwujud jika nelayan kecil dilindungi, ekosistem dijaga dan kebijakan benar-benar berpihak pada keberlanjutan,” pungkas Hendra Wiguna.
