PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul adanya penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menekankan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. “Kita menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Baik KCIC maupun PSBI sangat terbuka dan siap kooperatif,” ujar Eva saat ditemui di Padalarang, Bandung Barat, Senin (8/12/2025).
Eva memastikan manajemen KCIC akan hadir jika dipanggil, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum. “Pasti kalau dipanggil KPK kita siap. Kita kan menghormati proses hukum dan bakal kooperatif,” tegasnya.
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan pengadaan lahan kepada KPK. “Itu domain KPK, jadi biar mereka yang mengusut,” imbuh Eva.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa penyelidikan difokuskan pada lahan di sepanjang jalur rel Kereta Cepat Whoosh. “Kami lebih mendalami lokasi-lokasi di sepanjang rute rel kereta itu, karena banyak itu ya,” jelas Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
KPK juga tengah mendalami status lahan di sekitar Stasiun Halim, termasuk kemungkinan adanya kaitan dengan aset TNI Angkatan Udara. “Ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang lokasinya di Halim adalah milik TNI AU atau bukan. Ini belum pasti,” kata Setyo.
Isu dugaan kejanggalan anggaran mencuat setelah pernyataan Mahfud MD terkait perbedaan biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan China. Hingga kini, KPK masih mendalami aspek pengadaan lahan yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara.
