Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan peran krusial Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah di seluruh wilayah Papua. Sinkronisasi ini dinilai penting untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan selaras, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, didampingi gubernur serta bupati/wali kota se-Papua, pada Senin (15/12/2025). Rapat yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ini merupakan persiapan menjelang pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia.
Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan arahan mengenai langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua pada Selasa (16/12/2025) sore. “Besok sore, jam 3 Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua tidak bersifat operasional dan tidak mengurangi kewenangan kepala daerah. Tugas utamanya adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah, mengawasi pelaksanaannya, serta melaporkan progres kepada Presiden. “Bapak-bapak kepala daerah dapat memanfaatkan Komite ini juga untuk menyampaikan hal-hal yang penting, yang kira-kira, Bapak-Bapak rekan-rekan kepala daerah punya keterbatasan, sehingga perlu ada dukungan,” jelasnya.
Menurut Tito, berbagai program pembangunan di Papua yang dijalankan oleh sejumlah kementerian/lembaga (K/L) memerlukan koordinasi yang kuat agar tidak tumpang tindih. Komite Eksekutif berperan mengisi celah koordinasi dan memperkuat integrasi program serta kebijakan di Tanah Papua. Komite juga membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKSP) dalam menjalankan kebijakan Otsus, mencakup pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Tito menegaskan bahwa tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Kemudian program-program provinsi juga, baik antarprovinsi, dengan program provinsi dengan kabupaten/kota, itu juga harus sinkron. Sehingga tidak overlapping atau tidak ada yang kosong. Itulah gunanya kita mempercepat pembangunan Papua,” tegasnya.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Vernando Wanggai, mengapresiasi komitmen Presiden dalam mendorong pembangunan Papua. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan harus diarahkan pada penguatan di tingkat akar rumput, khususnya di kampung-kampung. “Papua adalah masa depan ekonomi, masa depan pangan dan energi, dan juga menjadi penentu, sebagai pintu gerbang di kawasan Pasifik. Sehingga percepatan pembangunan masyarakat di Papua adalah wajah dari keadilan sosial di Indonesia,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Velix Wanggai didampingi sembilan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, yaitu Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale.
