Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menginstruksikan seluruh anggotanya untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Langkah ini diambil untuk mengawasi distribusi bantuan logistik bagi korban banjir, memastikan tidak ada penumpukan dan bantuan tersalurkan merata ke seluruh pengungsi.
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, menyatakan bahwa ia telah mengintruksikan 44 anggota dewan, termasuk dirinya, untuk melakukan pengawasan distribusi bantuan. “Sehingga bantuan bisa merata ke semua titik pengungsi. Saya sudah intruksikan 44 anggota DPRK termasuk saya, jadi 45 anggota untuk melakukan pengawasan distribusi bantuan,” terang Arafat, Senin (8/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Arafat usai rapat evaluasi penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan camat sebagai sentral informasi terkait distribusi bantuan.
Arafat berharap agar tidak ada lagi kendala dalam penyaluran bantuan. “Jangan ada lagi cerita tidak ada bantuan. Sekarang Pemerintah Aceh Utara sudah memiliki bantuan memadai, sehingga tidak ada cerita lagi kendala distribusi,” tegasnya.
Ia juga meminta kepala desa untuk segera berkomunikasi dengan camat apabila terjadi kekurangan bantuan di wilayahnya. Jika camat tidak merespons atau melakukan tugasnya dengan baik, anggota DPRK di dapil terkait diminta untuk melaporkannya.
“Kalau ada camat yang tidak ditempat boleh sampaikan ke anggota DPRK di daerah pemilihan masing-masing. Kami akan teruskan ke bupati untuk menindak camat itu,” ujarnya.
Menurut Arafat, pengawasan distribusi bantuan merupakan aspek krusial demi memastikan korban banjir mendapatkan pelayanan terbaik. Banjir di Kabupaten Aceh Utara sendiri dilaporkan mulai terjadi sejak 22 November 2025, sementara kabupaten lain di Aceh mengalami banjir sejak 26 November 2025.
