Slogan “negara hadir” kerap menghiasi ruang publik, dari baliho hingga media sosial instansi pemerintah. Namun, bagi sebagian besar warga, kehadiran negara sering kali hanya berhenti pada narasi visual. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan publik masih terasa jauh, menciptakan jurang lebar antara janji kebijakan dan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Titik temu paling nyata antara negara dan warganya adalah melalui pelayanan publik. Di sinilah janji-janji reformasi birokrasi dan kemudahan akses seharusnya teruji. Sayangnya, pengalaman banyak masyarakat justru berkebalikan. Urusan administrasi yang berbelit, layanan yang lambat, serta sikap aparatur yang kaku masih menjadi keluhan berulang, memunculkan pertanyaan krusial: seberapa jauh negara benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari warganya?
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Regulasi Cepat, Kesiapan Lapangan Lambat
Persoalan utama bukan pada minimnya aturan atau program. Regulasi sering kali hadir dengan cepat, lengkap dengan istilah modern seperti digitalisasi dan integrasi sistem. Namun, kecepatan ini tidak selalu diimbangi kesiapan di lapangan. Sistem daring diterapkan tanpa pendampingan memadai, prosedur diperbarui tanpa memastikan pemahaman masyarakat. Akibatnya, pelayanan publik kerap berubah menjadi formalitas administratif, bukan sarana pemenuhan hak warga.
Dalam praktiknya, pelayanan publik di Indonesia masih sangat prosedural. Aturan sering diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat untuk melayani. Kesalahan kecil dari warga kerap berujung pada penolakan, alih-alih upaya mencari solusi. Padahal, tidak semua warga memiliki kemampuan, akses, atau tingkat pemahaman yang sama. Ketika empati hilang, negara seolah kehilangan wajah manusianya, membuat warga merasa diuji kesabarannya.
Digitalisasi: Solusi atau Jarak Baru?
Digitalisasi, yang digadang-gadang sebagai solusi, belum sepenuhnya menghadirkan keadilan. Layanan daring memang mempermudah masyarakat perkotaan, namun bagi kelompok rentan, lansia, atau warga di daerah dengan keterbatasan akses, justru menciptakan jarak baru. Negara seolah hadir dalam sistem, tetapi absen dalam pendampingan. Mureks mencatat bahwa pemenuhan hak warga akhirnya bergantung pada kemampuan teknis, bukan jaminan konstitusional.
Kondisi ini berdampak langsung pada kepercayaan publik. Ketika pelayanan tidak mencerminkan kepedulian, masyarakat perlahan menjadi apatis. Mereka enggan mengurus haknya, tidak lagi menaruh harapan pada sistem, bahkan memilih jalan pintas. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan pemerintahan; tanpa itu, kebijakan terbaik pun sulit berjalan efektif.
Kegelisahan terhadap pelayanan publik ini, khususnya dari kalangan mahasiswa seperti Ponlinus Polinus Zebua dari Universitas Katolik Santo Thomas, bukan sekadar keluhan. Ini adalah bentuk kepedulian. Di era keterbukaan informasi, praktik pelayanan di berbagai negara mudah diperbandingkan, memicu harapan besar terhadap negara. Harapan ini bukan untuk dimanjakan, melainkan untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan manusiawi sebagai hak konstitusional.
Negara perlu menyadari bahwa kehadiran sejati tidak diukur dari frekuensi slogan atau peluncuran program. Kehadiran negara diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Evaluasi kebijakan harus berlandaskan pengalaman warga, bukan sekadar laporan administratif. Aparatur negara pun wajib dibekali tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga kepekaan sosial yang tinggi.
Kritik terhadap pelayanan publik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan alarm agar negara tidak terjebak dalam pencitraan semu. Negara yang kuat adalah yang benar-benar hadir di lapangan—di kantor pelayanan, puskesmas, desa-desa, dan di setiap ruang tempat warganya menggantungkan harapan. Sudah saatnya janji di poster diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Bagi warga, kehadiran negara bukan soal kata-kata indah, melainkan pelayanan yang benar-benar dirasakan.
