JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat langkah mitigasi bencana di berbagai destinasi wisata alam. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keamanan pengunjung, terutama di wilayah rawan seperti kawasan pantai, pegunungan, dan daerah aliran sungai, tanpa menghentikan aktivitas pariwisata.
Berbagai inisiatif telah dirancang, meliputi penyiapan jalur evakuasi, pemasangan papan informasi kebencanaan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan pelaku wisata dan pengelola destinasi. Kemenpar berharap pendekatan ini tidak hanya menciptakan pengalaman berwisata yang indah, tetapi juga memberikan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Kemenpar telah menerbitkan pedoman atau modul yang mencakup topik-topik penting terkait keselamatan, penanggulangan kebencanaan, dan pengelolaan pengunjung. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan destinasi pariwisata.
“Pedoman/ modul tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda), pengelola destinasi wisata dan desa wisata, serta pelaku usaha industri pariwisata,” kata Kemenpar kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (28/12).
Selain itu, Kemenpar juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata untuk menerapkan manajemen risiko pariwisata, khususnya di lokasi dengan tingkat risiko tinggi. Implementasi ini merujuk pada Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di destinasi pariwisata. Pedoman Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) juga disiapkan sebagai bagian dari upaya komprehensif ini.
Dampak Banjir dan Upaya Pemulihan di Sumatera
Dalam penanganan bencana di Sumatera, Kemenpar berkoordinasi erat dengan instansi terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pariwisata Daerah (Dispar) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga 25 Desember 2025, data menunjukkan bahwa banjir telah berdampak signifikan pada sektor pariwisata di beberapa wilayah. Di Sumatera Utara, tercatat 53 desa wisata dan 29 daya tarik wisata (DTW) terdampak. Sementara itu, di Sumatera Barat, sebanyak 28 desa wisata dan 74 DTW mengalami dampak serupa.
Untuk Provinsi Aceh, jumlah DTW dan desa wisata yang terdampak banjir belum dapat dikonfirmasi ulang. Kondisi di lapangan yang belum kondusif membuat fokus bantuan masih diarahkan pada upaya pemulihan dan penanganan darurat bagi korban.
Saat ini, pemerintah memprioritaskan respon cepat berupa evakuasi, penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban di wilayah terdampak bencana. Kemenpar turut berkolaborasi dengan pengusaha pariwisata dan mitra strategis untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Sumatera.
Bantuan yang terkumpul meliputi makanan, alat sanitasi, perlengkapan dan makanan bayi, perlengkapan umum, pakaian, serta perlengkapan sekolah. Dukungan juga datang dari civitas akademika Poltekpar Medan yang memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Besilam, Sumatera Utara.
Tak hanya itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) pada 28 November 2025 lalu juga menyalurkan bantuan makanan seperti beras, gula, telur, dan mi instan. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana longsor di Desa Lobu Pining, Kabupaten Tapanuli Utara, dan masyarakat terdampak banjir di Desa Sihombu, Kabupaten Humbang Hasundutan.
