Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan alokasi belanja perpajakan senilai Rp 530,3 triliun sepanjang tahun 2025. Angka ini menandai peningkatan sebesar 2,23 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, dengan fokus utama pada insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pangan dan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa belanja perpajakan ini merupakan bentuk insentif fiskal yang diberikan pemerintah. “Rp 530,3 triliun atau 2,23 persen peningkatan di atas tahun sebelumnya berupa belanja perpajakan. Artinya apa? Artinya teman-teman di Direkturat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Dalam ringkasan Mureks, insentif fiskal terbesar dialokasikan untuk pembebasan PPN bahan makanan, mencapai Rp 77,3 triliun. Sektor pendidikan juga menerima dukungan signifikan sebesar Rp 25,3 triliun, sementara sektor transportasi mendapatkan Rp 39,7 triliun. Untuk sektor kesehatan, pemerintah mengucurkan Rp 15,1 triliun, dan dukungan bagi UMKM mencapai Rp 96,4 triliun.
Selain itu, pemerintah turut menyalurkan insentif dalam bentuk tax holiday dan tax allowance guna mendorong iklim investasi di Indonesia. Nilai insentif ini tercatat sebesar Rp 7,1 triliun sepanjang 2025.
Suahasil merinci, penerima manfaat terbesar dari belanja perpajakan ini adalah sektor rumah tangga, dengan nilai mencapai Rp 292,7 triliun atau setara 55,2 persen dari total estimasi belanja pajak. Setelah rumah tangga, UMKM menjadi penerima insentif terbesar kedua dengan Rp 96,4 triliun (18,2 persen). Dukungan untuk iklim investasi tercatat Rp 84,3 triliun (15,9 persen), sedangkan dunia usaha lainnya menerima Rp 56,9 triliun (sekitar 10,7 persen).
Tidak hanya insentif perpajakan, pemerintah juga mengucurkan insentif kepabeanan. Sepanjang 2025, nilai insentif kepabeanan mencapai Rp 40,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp 36,7 triliun.
Data dan rincian ini disampaikan dalam agenda Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta.
