Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan alokasi anggaran sekitar Rp500 miliar untuk program revitalisasi fasilitas kesehatan (faskes) pascabencana di wilayah Sumatra. Anggaran ini merupakan bagian dari tahap ketiga upaya pemulihan infrastruktur kesehatan yang terdampak.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Rabu (7/1). Menurut Menkes Budi, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai perbaikan dan penggantian.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
“Kami sudah mengajukan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi tahap tiga. Ambulans misalnya ada 204 unit, yang bisa diperbaiki hanya 120, sisanya harus dibeli baru dan itu sudah kami masukkan,” terang Menkes Budi.
Verifikasi Kerusakan Puskesmas dan Alat Kesehatan
Lebih lanjut, Menkes Budi menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan verifikasi kerusakan puskesmas secara rinci untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Dari total 152 puskesmas yang terdampak bencana, hanya dua di antaranya yang mengalami kerusakan total dan memerlukan pembangunan ulang.
“Puskesmas yang benar-benar hancur hanya dua, jadi anggarannya untuk dua itu. Sedang yang lain masih bisa diperbaiki,” ujarnya.
Selain bangunan, Kemenkes juga melakukan pengecekan terhadap kondisi alat kesehatan bernilai tinggi seperti CT scan, MRI, dan cath lab. Tim teknisi dikirim untuk menilai apakah alat-alat tersebut masih bisa diperbaiki atau harus diganti. Mureks mencatat bahwa proses verifikasi ini sangat detail, termasuk pendataan nama tenaga kesehatan, alamat, foto kondisi rumah, hingga koordinat Google Maps.
“Kalau memang harus diganti, nanti pemerintah masukkan sebagai anggaran penggantian karena alat-alat ini nilainya miliaran. Kami minta didata dulu, nama tenaga kesehatannya, alamatnya, foto kondisi rumah, sampai Google Maps-nya,” ucap Menkes Budi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemulihan.
Percepatan Pembangunan Hunian Sementara oleh BNPB
Di sisi lain, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, memastikan bahwa percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, berjalan sesuai target. Huntara ini dirancang sebagai solusi tempat tinggal sementara yang layak dan aman.
Rustian menekankan pentingnya pembangunan huntara yang manusiawi bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana. “Negara hadir dan berkomitmen penuh untuk memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak. Pembangunan huntara harus dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan akses terhadap fasilitas dasar,” kata Rustian saat meninjau langsung progres pembangunan huntara pada Selasa (6/1).
Referensi penulisan: koran-jakarta.com
