Indonesia resmi diusulkan menjadi satu-satunya calon presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal. Penetapan ini sejalan dengan mekanisme rotasi per kawasan, di mana Asia Pasifik akan memegang keketuaan pada tahun 2026.
Juru bicara 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Yvonne Mewengkang, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan negara-negara Asia Pasifik tersebut. “Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan dan kepercayaan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” kata Yvonne dalam pernyataan video pada Rabu (24/12).
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Yvonne menuturkan, penetapan ini juga didasari oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia, turut menjadi pertimbangan.
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Yvonne menambahkan, penetapan presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 dijadwalkan pada 8 Januari mendatang, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya dewan tersebut.
Momentum ini, lanjut Yvonne, akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama. “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ia menambahkan.
Jika terkonfirmasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.
