Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kesiapsiagaan personel Operasi Lilin 2025 dalam mengantisipasi potensi bencana alam dan ancaman terorisme. Imbauan ini disampaikan untuk memastikan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 berjalan optimal, bahkan lebih ekstra dari tahun-tahun sebelumnya. Amanat Kapolri dibacakan oleh Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran dalam apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025 di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Desember 2025.
Listyo Sigit Prabowo menyoroti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai sistem siklonik di sekitar Indonesia. Kondisi ini berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. “Kondisi tersebut beriringan dengan prediksi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada periode November 2025 hingga Februari 2026, sehingga meningkatkan potensi terjadinya peristiwa bencana alam. Situasi ini tentunya menuntut kesiapan yang lebih tinggi, sehingga perayaan pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Kapolri dalam amanatnya.
Kesiapan ekstra tersebut mencakup aspek pengamanan, pelayanan, dan respons cepat di lapangan. Kapolri berharap 2.903 posko yang telah disiapkan—terdiri dari 1.807 pos pengamanan (pospam), 763 pos pelayanan, dan 333 pos terpadu—dapat memberikan layanan optimal bagi masyarakat. Posko-posko ini akan melayani 44.436 objek vital, termasuk gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, dan lokasi perayaan tahun baru.
Polri bersama pemangku kepentingan terkait telah memetakan potensi gangguan keamanan dan kelancaran Nataru. Pemanfaatan teknologi seperti traffic counting dan sistem pemantauan lalu lintas ditekankan untuk pengendalian arus lalu lintas yang efektif. “Tidak hanya transportasi umum, pengaturan lalu lintas di kawasan wisata serta akses menuju objek wisata harus dioptimalkan guna mencegah terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar dan masuk kendaraan serta penataan lokasi pedagang menjadi faktor penting dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat selama berwisata,” jelas Kapolri.
Selain bencana, Kapolri juga mengingatkan personel untuk waspada terhadap potensi terorisme. Ia meminta penjagaan ketat di tempat ibadah dan pusat keramaian. “Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius untuk itu kedepankan deteksi dini dan preventive strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apa pun dalam pelaksanaan ibadah natal ataupun malam pergantian tahun,” tegasnya.
Pemetaan kejahatan konvensional dan patroli rutin juga menjadi fokus. Polri memfasilitasi penitipan kendaraan di kantor-kantor kepolisian untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian lama. Terkait bencana alam, Kapolri menekankan kesiapsiagaan menyeluruh, termasuk penyiapan tim tanggap bencana serta sarana dan prasarana pendukung. Antisipasi longsor dan banjir, khususnya di ruas jalan utama, jalur alternatif, dan akses objek vital, harus dilakukan. Posko terpadu di jalur rawan harus disiagakan dengan perlengkapan SAR memadai.
Stabilitas ketersediaan pangan dan distribusinya sepanjang Nataru juga harus dipastikan. Layanan darurat kepolisian 110 diharapkan menjadi sarana utama penerimaan laporan dan permintaan bantuan masyarakat. “Seluruh pelaksanaan tugas di lapangan tentunya harus disertai dengan strategi komunikasi publik yang tepat pastikan masyarakat dapat mengetahui setiap informasi terkait layanan kepolisian,” pungkas Kapolri.
Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, dan 55.289 personel dari berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Pol PP, Perhubungan, Linmas, Dinkes, Pramuka, Senkom, Pertamina, Ormas, Orari, Basarnas, Jasa Raharja, PLN, ASDP/APDEL, Organda, Angkasa Pura, Pelindo, Damkar, dan kementerian terkait lainnya.
