Di tengah derasnya arus informasi, komunikasi pemerintah justru menghadapi paradoks besar: semakin sering berbicara, namun tidak selalu semakin dipahami publik. Fenomena ini, menurut Mureks, menjadi tantangan serius yang membuat masyarakat kerap merasa jauh dari kebijakan yang sejatinya memengaruhi langsung kehidupan mereka.
Jebakan Bahasa Teknis dan Minimnya Narasi
Akar persoalan utama seringkali bukan pada niat, melainkan pada penggunaan bahasa. Bahasa teknokratis yang lahir dari ruang birokrasi, dengan segala ketepatan istilahnya, kerap dibawa begitu saja ke ruang publik yang memiliki logika komunikasi berbeda. Ketika dua dunia ini bertemu tanpa penerjemah yang memadai, esensi kebijakan pun kehilangan makna.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Birokrasi memang hidup dari ketepatan istilah, di mana setiap kata memiliki konsekuensi administratif dan hukum. Namun, ketepatan yang sama justru menjadi penghalang ketika bahasa tersebut keluar dari lingkungan internal. Istilah-istilah seperti “realokasi”, “penyesuaian regulasi”, “optimalisasi anggaran”, atau “konsolidasi kebijakan” mungkin sangat jelas bagi aparatur negara, tetapi terdengar asing bagi sebagian besar warga.
Tanpa konteks dan narasi yang kuat, publik merasa kebijakan itu bukan miliknya. Di sinilah jurang pemahaman mulai terbentuk: negara berbicara dalam bahasa sistem, sementara warga hidup dalam bahasa pengalaman.
Selain itu, pemerintah seringkali rajin menyampaikan apa yang telah dilakukan, namun lupa menceritakan mengapa dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Informasi disajikan sebagai daftar kegiatan, bukan sebagai cerita perubahan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Padahal, publik tidak hanya ingin tahu apa yang dikerjakan negara, tetapi juga ingin memahami dampak konkretnya. Tanpa narasi, kebijakan terasa seperti laporan internal yang dipublikasikan secara paksa.
Dilema Komunikasi di Era Media Sosial
Kehadiran pemerintah di media sosial adalah keniscayaan di era digital ini. Namun, media sosial memiliki karakter yang sangat berbeda dari siaran pers atau konferensi pers. Ia cepat, visual, personal, dan dialogis. Sayangnya, banyak akun resmi pemerintah masih menggunakan bahasa satu arah yang kaku, memperlakukan media sosial layaknya papan pengumuman digital, bukan sebagai ruang percakapan interaktif.
Akibatnya, pesan-pesan penting mudah diabaikan atau disalahpahami. Di sisi lain, ada pula upaya untuk menjadi relevan dengan gaya anak muda yang justru terjebak pada bahasa terlalu santai, penuh slang, bahkan bercanda. Masalah muncul ketika gaya ini digunakan untuk menjelaskan kebijakan serius atau situasi krisis. Alih-alih terasa dekat, negara justru dianggap tidak peka, bahkan kehilangan wibawa institusi.
Inkonsistensi dan Kecepatan yang Berisiko
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah inkonsistensi bahasa antarpejabat dan antarinstansi. Satu kebijakan bisa memiliki banyak penjelasan yang berbeda, tergantung siapa yang berbicara. Bagi publik, perbedaan ini membingungkan dan memicu persepsi bahwa negara tidak satu suara. Di era media sosial, inkonsistensi semacam ini cepat memicu spekulasi dan ketidakpercayaan.
Tekanan media sosial juga sering mendorong pemerintah untuk merespons dengan cepat. Namun, kecepatan tanpa ketepatan bahasa justru berisiko tinggi. Respons yang tergesa-gesa, dengan pilihan kata yang kurang matang, bisa meninggalkan jejak digital yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, kurasi bahasa sebelum publikasi menjadi sangat penting, bukan untuk menyensor, melainkan untuk memastikan pesan sampai dengan benar dan akurat.
Menerjemahkan Negara: Kunci Menutup Jurang Komunikasi
Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan sekadar berbicara lebih sering, tetapi bagaimana menerjemahkan negara ke dalam bahasa publik. Pemerintah membutuhkan peran “penerjemah” yang mumpuni: para humas dan komunikator publik yang tidak hanya memahami substansi kebijakan, tetapi juga peka terhadap logika dan dinamika media sosial.
Tanpa penerjemahan ini, jurang komunikasi akan terus melebar, seberapa pun canggih kanal yang digunakan. Bahasa yang jelas adalah bentuk penghormatan kepada publik, menunjukkan bahwa negara menghargai waktu, perhatian, dan kecerdasan warganya. Ketika pemerintah mampu berbicara dengan sederhana tanpa merendahkan, santai tanpa kehilangan wibawa, dan konsisten tanpa membingungkan, maka jarak perlahan akan menyempit. Di ruang informasi yang semakin cepat, ketepatan bahasa justru menjadi penentu apakah negara benar-benar hadir dan dipahami.
