Warga memadati jalan-jalan Teheran, Iran, pada Senin (5/1/2026), menyusul pecahnya gelombang protes antipemerintah. Unjuk rasa ini dipicu oleh anjloknya nilai mata uang rial dan krisis ekonomi berkepanjangan yang memburuk sejak akhir Desember 2025.
Situasi diperparah oleh tekanan eksternal, termasuk ancaman intervensi dari Amerika Serikat (AS) serta dampak serangan Israel yang didukung AS terhadap fasilitas strategis Iran pada pertengahan 2025. Perekonomian Iran telah lama terpuruk akibat sanksi AS yang membatasi ekspor minyak, transaksi perbankan, dan akses ke sistem keuangan global.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Kondisi ini semakin parah setelah serangan pada Juni lalu, yang memicu ketidakpastian politik dan mengguncang kepercayaan pasar. Nilai mata uang rial terus melemah, mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat secara signifikan.
Protes yang awalnya bermula di Teheran dan kemudian menyebar ke sejumlah kota di wilayah barat dan selatan Iran, mulanya dipicu oleh tuntutan ekonomi. Tuntutan tersebut meliputi kenaikan harga pangan, tingginya angka pengangguran, dan merosotnya standar hidup. Namun, dalam waktu singkat, unjuk rasa tersebut berkembang menjadi ekspresi kemarahan politik yang lebih luas terhadap kepemimpinan Republik Islam.
Seorang pejabat Iran mengungkapkan bahwa kombinasi tekanan ekonomi domestik dan ancaman eksternal telah mempersempit ruang manuver pemerintah. “Kami menghadapi kemarahan publik akibat krisis ekonomi, sementara di saat yang sama harus mengelola ancaman dan tuntutan keras dari Washington,” ujarnya kepada Reuters, Selasa (6/1/2026).
Pemerintah Iran berupaya meredam gejolak dengan kebijakan bantuan sosial. Presiden Masoud Pezeshkian menjanjikan reformasi untuk menstabilkan sistem moneter dan perbankan serta melindungi daya beli masyarakat. Mulai 10 Januari 2026, pemerintah akan menyalurkan tunjangan bulanan sebesar 10 juta rial per orang dalam bentuk kredit elektronik yang hanya dapat digunakan di toko bahan makanan tertentu.
Namun, menurut pantauan Mureks, para pejabat dan pengamat menilai langkah tersebut bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan struktural ekonomi Iran. Akar masalah tersebut mencakup ketergantungan pada minyak, inflasi tinggi, serta dampak berkepanjangan sanksi internasional. Selama tekanan eksternal dan ketidakpastian politik terus berlangsung, tantangan ekonomi diperkirakan tetap menjadi sumber utama ketegangan sosial di Iran.
