Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus subsidi kendaraan listrik dari mobil dan sepeda motor pribadi ke bus listrik. Desakan ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk ‘Catatan Transportasi Awal Tahun 2026: Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran’ yang digelar pada Kamis, 8 Januari 2026.
Diskusi yang berlangsung di Sekretariat KPBB, Skyline Building, Lt.16, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, ini dihadiri oleh 61 peserta secara luring dan ratusan peserta daring. Acara tersebut melibatkan lima praktisi dari berbagai bidang, termasuk akademisi, pakar tata kota, hingga perwakilan komunitas pengguna jalan, yang membahas keberlanjutan transportasi publik di Indonesia.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Pentingnya Subsidi Bus Listrik
Founder INSTRAN, Ki Dharmaningtyas, dalam pembukaan diskusi, memaparkan gambaran umum kondisi transportasi nasional, khususnya terkait efisiensi anggaran yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan angkutan umum di seluruh Indonesia, terutama di kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi. Menurut pantauan Mureks, ia secara tegas menyatakan prioritas subsidi.
“Bicara transportasi publik, seharusnya yang disubsidi Pemerintah kita bukan mobil dan sepeda motor listrik. Tetapi yang disubsidi itu bus listrik, agar semakin banyak tersedia angkutan umum massal yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” imbuhnya.
Senada dengan Dharmaningtyas, Ketua Dewan Pembina INSTRAN, Bambang Susantono, menegaskan bahwa transportasi publik bukanlah sekadar fasilitas pelengkap. Ia menekankan bahwa mobilitas merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin melalui sistem transportasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Bambang juga menambahkan bahwa sistem transportasi publik yang andal berperan krusial dalam menekan kemacetan, meningkatkan keselamatan jalan, serta mengurangi emisi kendaraan bermotor.
Perencanaan Kota dan Infrastruktur Pendukung
Pakar Tata Kota, Nirwono Yoga, turut menyoroti pentingnya perencanaan kota yang berbasis transportasi publik. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada manusia, bukan semata-mata pada kendaraan, demi mewujudkan mobilitas perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dari perspektif kebijakan transportasi, Ketua MTI Wilayah Jakarta, Yusa Cahya Permana, memaparkan pentingnya integrasi antarmoda dan konsistensi regulasi. Hal ini diperlukan agar layanan angkutan umum tetap kompetitif di tengah dominasi kendaraan pribadi yang terus meningkat.
Sementara itu, Koordinator Program KBB sekaligus perwakilan Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengingatkan bahwa transportasi publik yang baik harus didukung oleh infrastruktur yang ramah pejalan kaki. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan non-motorized merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem transportasi yang inklusif.
“Hal itu juga perlu menjadi perhatian semua pihak,” tuntas Alfred.
Melalui diskusi ini, INSTRAN dan KPBB berharap agar pengembangan transportasi publik yang lebih baik di Indonesia tidak hanya berhenti pada konsep dan wacana. Mereka berharap agar gagasan-gagasan ini dapat direalisasikan menjadi kebijakan nyata yang mendukung mobilitas masyarakat secara aman, efisien, dan berkelanjutan.
