Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026 yang dinilai sangat berat. Beban ini, menurut Dedi, salah satunya disebabkan oleh pembiayaan operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka yang masih minim aktivitas penerbangan namun membutuhkan biaya besar.
Selain Bandara Kertajati, APBD Jawa Barat juga masih menanggung kewajiban pembayaran utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung. Masjid yang dibangun pada era Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, ini dibiayai melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang kini cicilannya menjadi beban rutin pemerintah provinsi.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Beban Keuangan Provinsi Meningkat Drastis
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kondisi keuangan provinsi semakin tertekan. “Di tahun 2026, beban APBD Provinsi Jawa Barat sangat berat. Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat berkurang Rp 2,4 triliun,” kata Dedi, mengutip pernyataan yang diunggah di akun TikTok-nya pada Selasa (6/1/2026).
Pria yang akrab disapa KDM ini juga menambahkan, adanya kegiatan pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp 600 miliar yang baru dapat dibayarkan pada Januari 2026. Kondisi ini secara praktis membuat sekitar Rp 3 triliun anggaran tahun 2026 terserap lebih awal.
Lebih lanjut, Pemprov Jawa Barat masih harus membayar cicilan dana PEN sebesar hampir Rp 600 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 50 miliar dialokasikan setiap tahun khusus untuk Masjid Al Jabbar. Mureks mencatat bahwa alokasi ini menjadi salah satu pos pengeluaran tetap yang signifikan.
“Yang berikutnya adalah kita masih harus membiayai Bandara Kertajati hampir Rp 100 miliar dalam setiap tahun. Pemprov juga masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 300 miliar,” keluh Dedi, merinci beban-beban finansial lainnya.
Penghematan Ekstrem dan Prioritas Anggaran
Seiring dengan peningkatan beban keuangan, anggaran pembangunan juga mengalami kenaikan. Dedi mencontohkan alokasi anggaran infrastruktur jalan yang sebelumnya Rp 3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp 4,5 triliun. Belanja sektor lain juga mengalami kenaikan, memaksa pemerintah provinsi untuk melakukan penghematan ekstrem pada belanja operasional.
“Jangan heran kalau sekarang listrik di gedung-gedung pemerintah sering dimatikan. Kegiatan seremonial juga kami batasi, hanya dua yang tetap dilaksanakan, yakni peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya, menjelaskan dampak langsung dari kebijakan penghematan tersebut.
