Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Francine Widjojo, mendesak Bank Jakarta untuk segera membenahi berbagai persoalan internal sebelum merealisasikan rencana penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada awal 2027. Menurutnya, kesiapan fundamental, terutama pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola, menjadi syarat mutlak agar masyarakat pembeli saham tidak kecewa.
“Rencana IPO Bank Jakarta patut dikaji secara hati-hati. IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, khususnya pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola,” kata Francine di Jakarta, Jumat (9/1).
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Francine secara tegas mengecam rencana IPO tersebut, mengingat ketahanan dan keamanan siber Bank Jakarta masih diragukan. Keraguan ini muncul pascagangguan layanan yang parah saat momen Lebaran 2025.
Gangguan Layanan dan Keamanan Siber yang Kronis
Sejak malam takbiran Idul Fitri pada 30 Maret 2025, nasabah Bank Jakarta (dahulu bernama Bank DKI) mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi perbankan. Layanan seperti aplikasi digital Jakone, QRIS, hingga tarik tunai di ATM tidak dapat diakses. Layanan ATM Bank Jakarta baru pulih pada 7 April 2025.
Francine menyoroti dampak serius dari gangguan ini, terutama bagi para pemudik. “Banyak pemudik yang tidak pegang uang tunai dalam jumlah besar karena percaya pada aksesibilitas dananya di rekening Bank Jakarta,” ujarnya.
Bank Jakarta baru mengeluarkan keterangan resmi pada 8 April 2025, dengan dalih “gangguan layanan”. Namun, Francine mempertanyakan lamanya pemulihan. “Kalau sekadar gangguan layanan, mengapa pemulihannya butuh beberapa bulan?” tanyanya.
Lebih lanjut, layanan BI Fast Bank Jakarta juga tidak dapat digunakan sejak 30 Maret 2025 dan baru pulih pada 10 Desember 2025, setelah lebih dari delapan bulan. Durasi gangguan yang sangat panjang ini, menurut catatan Mureks, mengindikasikan seriusnya permasalahan internal yang dialami Bank Jakarta.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), peretasan terhadap Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast telah terjadi beberapa kali sejak 2024 hingga 2025. Bahkan, pada Maret 2025, tercatat transaksi anomali sekitar Rp200 miliar.
Hingga saat ini, masalah teknis masih menghantui nasabah. “Sampai hari ini, transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta selalu gagal apabila kolom pesan diisi. Menurut Bank Jakarta, kolom pesan harus dikosongkan supaya transaksi berhasil. Padahal, kolom pesan ini penting untuk menghindari kebingungan pengirim maupun penerima dengan merinci jenis transaksinya di kolom pesan,” papar Francine.
Perbaikan Tata Kelola dan Kepercayaan Nasabah
Francine mendesak manajemen Bank Jakarta untuk segera membenahi berbagai permasalahan berat ini, termasuk penguatan keamanan IT, terutama setelah Bank Jakarta baru-baru ini meluncurkan kerja sama dengan Visa. Ia menegaskan bahwa keamanan dana dan kepercayaan nasabah merupakan fondasi penting bagi industri perbankan.
Selain mengelola dana masyarakat, Bank Jakarta juga memiliki tanggung jawab besar karena menerima Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Bank Jakarta harus memperbaiki terlebih dahulu tata kelolanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan para nasabah. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting di industri perbankan agar nasabah tidak was-was menyimpan dananya di Bank Jakarta,” pungkas Francine.
