Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti serius serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sukamta menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Komisi I mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi keamanan di Venezuela, termasuk memastikan pendataan WNI dilakukan secara akurat dan real time,” kata Sukamta kepada wartawan pada Senin, 5 Januari 2026.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Ia menambahkan, “Apabila situasi berkembang ke arah yang membahayakan keselamatan WNI, maka langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi, harus disiapkan secara matang dan terukur.”
Pemerintah Diminta Aktifkan Protokol Perlindungan WNI
Sukamta juga meminta pemerintah untuk segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI. Hal ini mencakup peningkatan komunikasi antara perwakilan Republik Indonesia (RI) dan WNI di wilayah terdampak, pemberian imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses setiap saat.
Selain itu, Komisi I DPR mendorong pemerintah untuk mengambil langkah aktif dan konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Pihaknya menolak segala bentuk penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara lain.
“Indonesia perlu untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui hukum internasional dan mekanisme multilateral, termasuk PBB,” ujarnya.
Sukamta menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan negara sahabat dan organisasi internasional guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Ia memastikan Komisi I akan terus mengawasi perkembangan konflik tersebut.
“Komisi I juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung konflik, seperti gejolak ekonomi global, stabilitas energi, serta potensi instabilitas kawasan yang bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia,” tutur Sukamta. “Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan negara hadir dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional.”
Latar Belakang Serangan AS dan Penangkapan Maduro
Serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela, yang diikuti penangkapan Nicolas Maduro pada Sabtu, 3 Januari 2026 dini hari, merupakan puncak dari tekanan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah penangkapannya, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dilaporkan dibawa ke AS. Trump sebelumnya mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba, yang disebut bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS terkait penggunaan narkoba ilegal.
Mureks mencatat bahwa sejak September 2025, pasukan AS telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum menyatakan bahwa aksi AS tersebut kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional, termasuk insiden tewasnya 32 warga Kuba dalam serangan militer AS di Venezuela.
