Pemerintah China resmi mencabut pengecualian pajak selama tiga dekade untuk obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil. Kebijakan ini mulai berlaku pada Kamis, 1 Januari 2026, dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13% yang merupakan tarif standar untuk sebagian besar barang konsumsi di negara tersebut.
Upaya Dongkrak Angka Kelahiran yang Lesu
Langkah drastis ini diambil sebagai bagian dari upaya Beijing untuk mengatasi angka kelahiran yang terus menurun di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Menurut pantauan Mureks dari laporan SBS dan Reuters, populasi China telah mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2024, dan para ahli memperingatkan tren ini akan terus berlanjut.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Sebelumnya, China telah meluncurkan serangkaian kebijakan “ramah kesuburan” sepanjang tahun 2024. Ini termasuk pembebasan subsidi penitipan anak dari pajak penghasilan pribadi dan peluncuran subsidi penitipan anak tahunan.
Selain itu, pemerintah juga mendesak perguruan tinggi dan universitas untuk menyediakan “pendidikan cinta” yang bertujuan menggambarkan pernikahan, cinta, kesuburan, dan keluarga secara positif. Para pemimpin bahkan kembali berjanji pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat bulan lalu untuk mempromosikan “sikap positif terhadap pernikahan dan melahirkan anak” demi menstabilkan angka kelahiran.
Angka kelahiran di China memang telah menurun selama beberapa dekade. Fenomena ini merupakan dampak dari urbanisasi yang cepat dan kebijakan satu anak yang diterapkan dari tahun 1980 hingga 2015.
Faktor lain yang turut berkontribusi adalah tingginya biaya penitipan dan pendidikan anak, ketidakpastian pekerjaan, serta perlambatan ekonomi. Kondisi-kondisi ini telah membuat banyak anak muda China enggan untuk menikah dan memulai keluarga.
Debat Publik di Weibo: Kekhawatiran Penyakit Menular Seksual
Pengenaan PPN pada alat kontrasepsi ini sempat memicu perdebatan sengit di platform media sosial Weibo. Menurut laporan Bloomberg yang dikutip Desember 2025, sejumlah warga mempertanyakan apakah harga kondom yang lebih mahal dapat memicu lonjakan penyakit menular seksual atau mengubah pandangan publik tentang memiliki anak.
