JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai audit kelaikan bangunan gedung secara serentak pada Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam pemanfaatan bangunan gedung di Ibu Kota.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menjelaskan bahwa audit ini merupakan tindakan preventif sekaligus mitigasi risiko kebakaran dan kegagalan struktur. Selain itu, audit bertujuan memastikan setiap bangunan telah memenuhi standar teknis yang berlaku.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
“Kami ingin memastikan seluruh bangunan di Jakarta, baik milik pemerintah maupun swasta, benar-benar layak fungsi dan memenuhi standar keselamatan, terutama dari risiko kebakaran dan kegagalan struktur,” ujar Vera di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Audit kelaikan bangunan akan menyasar seluruh bangunan umum, baik yang dikelola pihak swasta atau komersial maupun aset pemerintah daerah. Tahap awal audit akan mengambil sampel pada sejumlah gedung bertingkat lima hingga delapan lantai, serta beberapa bangunan dengan ketinggian lebih dari delapan lantai.
Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan mendistribusikan daftar periksa kelaikan bangunan kepada pemilik atau pengelola gedung. Daftar periksa ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) sebelum audit lapangan dilaksanakan.
“Langkah ini diharapkan dapat membantu pemilik gedung memahami kondisi bangunannya sejak dini serta mempercepat proses audit,” kata Vera.
Dalam pelaksanaannya, DCKTRP akan berkoordinasi dan melibatkan sejumlah instansi terkait. Instansi tersebut antara lain Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) beserta suku dinasnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE) beserta suku dinasnya, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) beserta unit kota. Unsur wali kota di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu juga akan dilibatkan.
Vera meminta seluruh pemilik dan pengelola gedung untuk mendukung rencana kegiatan ini secara aktif. “Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan perkotaan yang lebih aman, tertib dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta,” pungkasnya.
