Pemerintah China akan memberlakukan standar nasional wajib untuk konsumsi energi mobil listrik murni (BEV) mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini menjadikan China sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan regulasi ketat semacam ini, dengan tujuan utama mendorong efisiensi energi dan memperkuat daya saing pasar kendaraan listrik Tiongkok di kancah global.
Standar yang secara resmi dinamakan Energy Consumption Limits for Electric Vehicles Part 1 Passenger Cars ini akan menggantikan versi rekomendasi sebelumnya. Dengan demikian, batasan konsumsi energi yang ditetapkan akan bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh produsen kendaraan listrik.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Detail Regulasi dan Batasan Konsumsi Energi
Regulasi baru ini menetapkan ambang batas konsumsi listrik yang bervariasi, disesuaikan dengan bobot kendaraan dan karakteristik teknisnya. Sebagai contoh, untuk mobil listrik penumpang dengan bobot sekitar dua ton, batas maksimum konsumsi energi ditetapkan sebesar 15,1 kilowatt-jam per 100 kilometer.
Regulator di China menyatakan bahwa melalui peningkatan teknis yang dilakukan oleh pabrikan, kendaraan dengan kapasitas baterai yang sama dapat mencapai jangkauan jarak sekitar 7 persen lebih jauh. Peningkatan ini dimungkinkan berkat konsumsi energi yang lebih efisien sebagai dampak langsung dari penerapan standar baru.
Penting untuk dicatat bahwa aturan ini secara spesifik hanya berlaku untuk mobil penumpang listrik murni. Model kendaraan seperti plug-in hybrid (PHEV) atau extended-range electric vehicle (EREV) tidak termasuk dalam cakupan regulasi ini.
Dampak terhadap Insentif Fiskal
Pihak berwenang juga mengaitkan standar konsumsi energi yang baru ini dengan skema insentif fiskal. Kendaraan yang berhasil memenuhi batasan wajib tersebut akan tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan atau potongan pajak pembelian selama periode 2026 hingga 2027.
Bagi kendaraan yang telah terdaftar dalam program pembebasan pajak hingga akhir tahun 2025, dan memenuhi kriteria aturan baru, akan secara otomatis masuk ke dalam daftar pembebasan pajak untuk tahun berikutnya. Sebaliknya, model kendaraan yang tidak memenuhi syarat berisiko dikeluarkan dari daftar tersebut. Kondisi ini memaksa para pabrikan untuk segera melakukan penyesuaian teknis pada produk mereka atau menghadapi konsekuensi kehilangan manfaat fiskal yang signifikan.
