Pemerintah Venezuela melayangkan kecaman keras terhadap agresi militer yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/1/2026). Serangan tersebut dilaporkan menyasar sejumlah lokasi sipil dan militer, termasuk kompleks militer terbesar Fuerte Tiuna dan area sekitar Istana Kepresidenan Miraflores di Caracas, serta Negara Bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira.
Dalam pernyataan resminya, Caracas menegaskan bahwa tindakan AS tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Pasal 1 dan 2. Pasal-pasal tersebut menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, kesetaraan hukum antarnegara, serta larangan penggunaan kekuatan militer.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Venezuela menilai agresi ini berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas internasional, terutama di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Menurut Mureks, pemerintah Venezuela menuding serangan itu bertujuan untuk merebut sumber daya strategis negara, seperti minyak dan mineral, serta menghancurkan kemerdekaan politik Venezuela. Namun, Caracas menegaskan upaya tersebut tidak akan berhasil.
“Setelah lebih dari 200 tahun merdeka, rakyat dan pemerintah sah Venezuela tetap teguh mempertahankan kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah Venezuela yang dikutip pada Sabtu (3/1).
Pemerintah Venezuela juga menegaskan bahwa negaranya telah berulang kali menghadapi dan mengalahkan kekuatan asing sejak kemerdekaan pada tahun 1811. Dengan mengutip Presiden Cipriano Castro pada tahun 1902 serta mengangkat semangat perjuangan Simón Bolívar dan para pembebas, pemerintah menyerukan rakyat untuk bangkit mempertahankan kemerdekaan.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Venezuela menyatakan bahwa Presiden Nicolás Maduro telah memerintahkan aktivasi seluruh rencana pertahanan nasional sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga menetapkan keadaan keguncangan eksternal di seluruh wilayah nasional serta mengerahkan Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian dalam persatuan rakyat-militer-polisi untuk menjamin kedaulatan dan perdamaian.
Selain langkah militer dan keamanan, Venezuela menyatakan akan menempuh jalur diplomatik. Pengaduan resmi akan diajukan ke Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB, Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC), serta Gerakan Non-Blok. Venezuela juga menegaskan haknya untuk melakukan pembelaan diri yang sah sesuai Pasal 51 Piagam PBB.
Pemerintah menyerukan solidaritas internasional dari negara-negara Amerika Latin, Karibia, dan dunia untuk menentang apa yang disebutnya sebagai agresi imperialis Amerika Serikat. Mengakhiri pernyataannya, pemerintah Venezuela mengutip pesan mendiang Presiden Hugo Chávez Frías bahwa jawaban atas setiap kesulitan adalah “persatuan, perjuangan, pertempuran, dan kemenangan.”
