Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat kinerja manajerial yang impresif dengan serapan anggaran mencapai 99,2 persen hingga penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025. Capaian signifikan ini menjadi landasan kuat bagi BPJPH untuk mengoptimalkan layanan sertifikasi halal serta mendukung target ambisius pemerintah di tahun 2026.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa optimalisasi anggaran sepanjang 2025 merefleksikan komitmen negara dalam membangun ekosistem halal nasional yang berkelanjutan. “Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil. Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya UMK,” ujar Babe Haikal, sapaan akrabnya, dalam keterangan resminya pada Kamis (1/1/2026).
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Capaian Kinerja BPJPH Sepanjang 2025
Sepanjang tahun 2025, Mureks mencatat bahwa BPJPH berhasil melampaui sejumlah target kinerja yang telah ditetapkan. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) menjadi salah satu sorotan utama, dengan keberhasilan menerbitkan 1.140.015 sertifikat, atau mencapai 114 persen dari target tahunan.
Selain itu, sejak diberlakukannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025 pada Juli 2025, sebanyak 25.145 warteg, warung nasi, dan sejenisnya telah mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Babe Haikal mengungkapkan, “Padahal sebelum aturan ini kami berlakukan banyak keluhan dari Warteg warteg dimintai Rp 5 juta bahkan ada yg sampai Rp 10 juta jika ingin dapatkan Sertifikat Halal.”
Jumlah produk bersertifikat halal juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 10.978.714 per 31 Desember 2025. “Yang kami yakini pada awal Januari akan menembus 11 Juta produk yang bersertifikasi halal,” lanjut Babe Haikal.
Dari aspek keuangan, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH mencapai Rp139 miliar, melampaui 132 persen dari target yang ditetapkan. “Ini menjadi bukti bahwa BPJPH mampu tumbuh sebagai lembaga yang akuntabel, mandiri, dan dipercaya publik,” imbuh Babe Haikal.
Target Ambisius Presiden Prabowo untuk 2026
Menindaklanjuti capaian positif tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target yang lebih ambisius untuk tahun 2026. Pemerintah menyiapkan kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis yang akan dialokasikan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Menurut Mureks, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi produk UMKM sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen muslim.
“Dengan kesiapan SDM dan sistem yang ada, kami optimistis target 1,35 juta sertifikat halal gratis tahun 2026 dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran,” tegas Babe Haikal, menunjukkan keyakinan BPJPH dalam merealisasikan mandat tersebut.
