Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bebas dari praktik penyelewengan. Penilaian ini disampaikan setelah membandingkan dengan moda transportasi darat lainnya yang kerap ditemukan indikasi penyalahgunaan.
Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, mengungkapkan bahwa sistem distribusi bahan bakar untuk kereta api memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena minim celah kebocoran. Hal ini berbeda dengan transportasi jalan raya seperti truk yang seringkali terindikasi melakukan praktik “kencing” atau pencurian volume BBM di tengah jalan oleh oknum.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
“Dan saya melihat kereta api ini salah satu proses distribusi yang kalau menurut saya cukup dipercaya ya, aman. Karena selama ini kita belum pernah mendengar ada berita bahwa ada kereta api kencing. Kereta api kencing di jalan belum ada ya kan gitu. Tapi kalau yang lain itu saya sering mendengar kan gitu,” ujar Bambang saat kunjungan ke Kantor KAI DAOP 8, Surabaya, pada Jumat (26/12/2025).
Istilah “kencing” sendiri merujuk pada praktik ilegal pengurangan isi tangki BBM secara diam-diam selama proses pengiriman. Karena tingginya tingkat kepercayaan tersebut, Bambang bahkan mengusulkan terobosan kebijakan berupa pemberian kuota secara agregasi atau gelondongan kepada KAI untuk memangkas birokrasi.
“Maka oleh karena itu kemarin saya juga mengusulkan kepada teman-teman di komite, saya bilang ini bagaimana kalau kita bikin agregasi. Pokoknya kita gelondongan aja kita kasih. Tujuannya apa? Adalah bahwa supaya kita juga bisa dengan cepat ketika ada persoalan-persoalan di lapangan di kereta api,” tegasnya.
Menurut Bambang, sistem agregasi ini akan memungkinkan KAI untuk lebih fleksibel dalam mengatur penggunaan BBM, baik untuk kereta penumpang maupun barang, tanpa terhambat birokrasi yang panjang. Keyakinan ini didasari pada asumsi bahwa subsidi negara yang disalurkan ke KAI dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Tentu kita harus mendukung upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Kereta Api dalam rangka bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tentu dari sisi BPH Migas kita juga berupaya untuk bagaimana juga memberikan yang terbaik untuk kereta api,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President (EVP) Daop 8 Surabaya, Daniel J. Hutabarat, menjelaskan bahwa sistem pengelolaan BBM di internal KAI memang dirancang ketat dan terstruktur. Ia memastikan seluruh kuota subsidi yang diberikan pemerintah terserap murni untuk operasional lokomotif demi melayani masyarakat.
“Karena alhamdulillah tempat kami sih semua aman, terstruktur, nggak ada yang lari, kalau namanya BBM juga nggak ada yang kencing lah Pak ya. Jadi memang semua terpakai oleh lokomotif yang tersalurkan,” ungkap Daniel dalam kesempatan yang sama.
Daniel menambahkan, selain aman dari sisi distribusi, penggunaan BBM subsidi pada kereta api juga memberikan efisiensi yang luar biasa bagi negara. Ia mencontohkan, satu liter bahan bakar pada lokomotif mampu mengangkut ratusan hingga ribuan penumpang sekaligus. Jika dikonversi per orang, nilai subsidinya menjadi sangat efisien.
“Kalau lokomotif itu kan ukurannya itu empat satu ya. Empat liter satu kilometer konsumsi BBM-nya Pak. Tapi bisa menarik penumpang bisa 500, bisa juga 1.000 rangkaian KA ekonomi. Gitu jadi kalau kita efisiensi membaginya, belum masalah polusinya,” pungkasnya.
