Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk tidak pernah menjadikan partai sebagai sarana mengurus kepentingan maupun bisnis pribadi. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam pembukaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Menurut Bahlil, partai politik sejatinya harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Ia mengawali pidatonya dengan menyoroti sejarah Partai Golkar yang lahir dari rakyat Indonesia.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Golkar Lahir dari Rakyat, Bukan Kelompok Tertentu
“Dengan demikian dapatlah kita simpulkan kembali lagi bahwa partai kita ini memang lahir bukan dilakukan oleh satu kelompok orang tertentu, tapi betul-betul dilahirkan dari kandungan rakyat Indonesia,” ujar Bahlil.
Bahlil melanjutkan, Partai Golkar dibentuk oleh para pendiri bangsa, sehingga rakyat merupakan pemilik sah dari partai tersebut, bukan kelompok atau keluarga tertentu. Ia menekankan pentingnya inklusivitas dalam tubuh partai.
“Karena itu, Golkar enggak boleh ada satu kelompok orang tertentu yang mengklaim bahwa Golkar ini seperti punya mereka. Enggak boleh satu kelompok tertentu merasa punya partai Golkar ini, enggak boleh, apalagi keluarga tertentu, enggak boleh,” tegas Bahlil.
Ia menambahkan, “Yang bisa mengklaim Golkar ini punya siapa adalah seluruh rakyat Indonesia yang merasa bagian daripada keluarga besar. Ini penting, biar kita fair. Kita harus inklusif, kita tidak boleh eksklusif.”
Partai sebagai Aset Bangsa untuk Kesejahteraan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menyebut bahwa partai adalah aset bangsa yang bertujuan untuk mewujudkan politik kesejahteraan, bukan politik yang penuh tipu daya. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk menghindari pengkultusan individu dan praktik kultur feodal.
“Golkar telah mengajari kita bahwa kita taat dan tunduk pada aturan-aturan dan mekanisme yang ada,” ucapnya.
Bahlil kembali menekankan bahwa tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi, termasuk kelompok bisnis. Partai harus kembali pada khittah perjuangannya untuk rakyat.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa partai Golkar enggak boleh dijadikan sebagai partai untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, kelompok-kelompok bisnis enggak boleh,” tegas Bahlil.
Ia melanjutkan, “Partai Golkar harus kembali kepada khittah perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan yang terbaik untuk rakyat.”
Komitmen Pribadi dan Pesan untuk Kader
Bahlil secara pribadi memastikan bahwa dirinya tidak pernah menjadikan partai untuk mengurus kepentingan pribadi, apalagi urusan bisnisnya. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk tidak menjabat jika hal tersebut terjadi.
“Insyaallah saya menjadi ketua umum partai politik yang namanya Partai Golkar, tidak akan pernah saya meminta untuk mengurus urusan pribadi saya apalagi bisnis saya di partai ini, enggak pernah,” tutur Bahlil.
“Kalau itu terjadi mendingan saya enggak usah jadi ketua umum partai. Karena saya ditakdirkan dan dibesarkan bukan dengan cara-cara itu,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak pernah memerintah atau meminta para kader untuk mengurus urusan pribadinya. Bahlil menegaskan kemandiriannya sejak kecil.
“Saya dilahirkan bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus. Itulah perbedaan saya yang substantif,” sambungnya.
Oleh karena itu, Bahlil meminta seluruh kader Partai Golkar untuk menerapkan prinsip yang sama. “Kalau ketua umum saja enggak boleh apalagi yang lain,” perintah Bahlil.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya menjaga marwah partai. “Partai ini adalah milik kita bersama, partai ini adalah aset negara. Kita harus menjaga marwah partai ini untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.
