Sebuah dokumen berisi skenario hasil pertemuan yang digelar di lingkungan Pesantren Lirboyo, Kediri, beredar luas di publik. Bocoran dokumen tersebut memuat sejumlah opsi langkah politik yang disebut-sebut diarahkan untuk memengaruhi dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam dokumen yang tersebar, tercantum tiga skenario utama yang diklaim sebagai hasil pembahasan forum Lirboyo. Skenario-skenario tersebut meliputi:
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
- Mendesak PBNU untuk melakukan percepatan Muktamar dengan skema mandataris Lampung (islah).
- Mendorong Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) agar mengusulkan Muktamar Luar Biasa (MLB) secara tertulis.
- Mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk mundur secara terhormat, yang kemudian diikuti desakan kepada pihak Rais Aam.
Selain tiga skenario utama, bocoran dokumen juga menyertakan opsi lanjutan. Disebutkan bahwa forum Lirboyo akan menyiapkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Poin utama surat tersebut adalah meminta Presiden agar tidak mendukung salah satu pihak dalam konflik PBNU, termasuk tidak mengesahkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terbaru terkait kepengurusan PBNU.
Pertemuan yang menjadi rujukan dalam dokumen tersebut diketahui berlangsung di lingkungan Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Minggu, 21 Desember 2025.
PBNU Tegaskan Mekanisme Organisasi
Menanggapi bocoran skenario tersebut, Ketua PBNU Prof Moh Mukri menegaskan bahwa forum Lirboyo sejatinya merupakan forum kultural. Oleh karena itu, ia menyatakan forum tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan resmi dalam struktur PBNU.
“Iya benar, saya juga mendapatkan bocorannya. Ini di luar pakem dan mekanisme Nahdlatul Ulama ada skenario seperti ini,” kata Mukri.
Meski demikian, Mukri menyatakan tetap menghormati pertemuan di Lirboyo sebagai forum kultural para kiai. Namun, ia menekankan bahwa NU memiliki mekanisme organisasi yang jelas, tegas, dan berjenjang dalam pengambilan keputusan strategis.
“Forum kultural tentu kami hormati, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jam’iyyah,” ujarnya.
Mukri menegaskan bahwa dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang, PBNU tetap berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU sebagai rujukan utama. “Semua harus kembali ke mekanisme organisasi. Di situlah marwah NU dijaga,” pungkasnya.
