Amerika Serikat mengumumkan bantuan senilai US$45 juta atau sekitar Rp757 miliar untuk Thailand dan Kamboja. Dana tersebut dialokasikan sebagai upaya memperkuat gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara, seperti dilansir dari CNA pada Sabtu (10/1/2026).
Pengumuman ini disampaikan pada Jumat (9/1/2026) oleh Michael DeSombre, pejabat tertinggi di Kementerian Luar Negeri AS untuk Asia Timur. DeSombre diketahui tengah mengunjungi Thailand dan Kamboja untuk membahas penguatan gencatan senjata. Presiden Donald Trump disebut ingin menonjolkan gencatan senjata ini sebagai pencapaian kebijakan luar negerinya.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Catatan Mureks menunjukkan, dari total bantuan tersebut, US$20 juta dialokasikan untuk memerangi narkoba dan penipuan siber di Kamboja. Sementara itu, US$15 juta disiapkan untuk membantu warga yang mengungsi akibat pertempuran yang terjadi baru-baru ini. Sebanyak US$10 juta lainnya akan digunakan untuk kegiatan pembersihan ranjau.
DeSombre menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung pemerintah Thailand dan Kamboja dalam melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Kuala Lumpur. Kesepakatan ini bertujuan membuka jalan bagi perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan. Perjanjian tersebut ditandatangani di hadapan Presiden Trump pada Oktober 2025, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua blok ASEAN.
Bentrok besar antara Thailand dan Kamboja kembali terjadi pada Desember 2025, sebelum gencatan senjata disepakati pada 27 Desember setelah tiga pekan pertempuran. Thailand menuduh Kamboja melanggar gencatan senjata dalam sebuah insiden tembakan tidak disengaja. Di sisi lain, Kamboja meminta Thailand menarik pasukannya dari beberapa wilayah perbatasan yang diklaim sebagai miliknya.
Konflik antara kedua negara telah berlangsung lama dan berakar dari sengketa penetapan batas kolonial sepanjang perbatasan sepanjang 800 kilometer. Selain itu, kedua pihak juga saling mengklaim reruntuhan kuil yang berusia ratusan tahun.
