JAKARTA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah antisipatif dan perlindungan komprehensif bagi warga pesisir Jakarta Utara yang kerap terdampak banjir rob. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi dinilai krusial untuk meminimalkan risiko keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan warga saat fenomena banjir rob terjadi. Ia menekankan pentingnya proses evakuasi yang harus dilaksanakan secara cepat, aman, dan terencana. Menurut Ali, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penyelamatan dan pengungsian.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk memastikan ketersediaan lokasi pengungsian yang layak bagi warga terdampak. Fasilitas dasar seperti tempat tidur, penerangan yang memadai, dan ruang yang aman harus terpenuhi agar para pengungsi merasa terlindungi selama masa darurat.
Ali Lubis juga menyoroti pentingnya fasilitas sanitasi yang memadai di lokasi pengungsian. Ketersediaan toilet bersih dan sistem pembuangan limbah yang baik dianggap krusial untuk mencegah penyebaran penyakit pascabanjir. Pasokan air bersih juga menjadi perhatian serius; Ali menegaskan bahwa akses air bersih harus dijamin agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Layanan kesehatan darurat juga perlu disiagakan di wilayah terdampak. Tenaga medis, obat-obatan esensial, dan layanan pemeriksaan kesehatan harus tersedia untuk mengantisipasi dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat banjir rob. Tak kalah penting, bantuan sosial darurat berupa selimut, makanan bergizi, serta kebutuhan pokok lainnya harus segera disalurkan agar warga tidak mengalami kesulitan tambahan.
Strategi Jangka Panjang dan Sosialisasi Kebijakan
Menurut Ali, penanganan banjir rob tidak boleh hanya bersifat reaktif. Pemprov DKI Jakarta perlu memiliki strategi jangka panjang yang jelas dan terukur untuk menghadapi ancaman banjir rob yang berulang. Mureks mencatat bahwa pendekatan proaktif ini sangat penting mengingat frekuensi kejadian banjir rob yang terus meningkat di wilayah pesisir.
Salah satu langkah penting yang disoroti Ali adalah perlunya sosialisasi rencana penanggulangan banjir rob kepada masyarakat pesisir. Warga harus memahami arah kebijakan pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Sosialisasi ini juga berkaitan erat dengan rencana relokasi yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang.
“Sosialisasi ini diperlukan agar warga memahami arah kebijakan, termasuk kemungkinan rencana relokasi jika dibutuhkan,” ujar Ali Lubis pada Rabu (31/12).
Meski mendorong langkah tegas, Ali memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan laporan berkala terkait penanganan banjir rob. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui progres dan kendala di lapangan. Ali juga meminta agar Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap kontraktor dan pelaksana teknis yang terlibat dalam proyek mitigasi banjir rob. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai standar dan target yang telah ditetapkan.
