Indonesia menghadapi tantangan serius untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Meskipun pemerintah berupaya keras mendorong akselerasi ekonomi, sejumlah indikator menunjukkan sinyal perlambatan yang berpotensi menggagalkan target pertumbuhan pada tahun 2025.
Optimisme Pemerintah di Tengah Tantangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan langkah strategis dengan menyuntikkan likuiditas sebesar Rp275 triliun ke bank-bank milik negara dan satu bank daerah. Langkah ini bertujuan membenahi masalah struktural dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya tetap optimistis bahwa ekonomi pada tahun 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan 2025, dengan momentum perbaikan yang sudah terlihat pada kuartal IV/2025.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Asumsi sementara menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir 2025 mencapai 5,45%, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,12%. Angka ini disebut lebih baik dari realisasi tahun 2024 yang hanya 5,03%. Purbaya mengklaim trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten, mengindikasikan fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan kuat.
“Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik,”
ujar Purbaya pada Kamis (8/1/2026) lalu. Catatan Mureks menunjukkan, kepercayaan investor di sektor keuangan juga membaik, ditandai arus modal yang menguat di Triwulan IV. Yield SBN 10 tahun menurun ke 6,01% dari posisi di atas 7% pada akhir 2024. Sepanjang 2025, investor non-residen mencatat beli bersih SBN (inflow) sebesar Rp2,01 triliun, dengan Desember saja mencapai Rp6,49 triliun. Sejalan dengan itu, IHSG menguat dan membukukan all time high menjelang akhir tahun.
Purbaya menegaskan, “APBN terus merespons dinamika perekonomian dan dioptimalkan perannya dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Kinerja APBN dan perekonomian tahun 2025 yang solid menjadi pondasi awal dalam melanjutkan berbagai program prioritas untuk mencapai Asta Cita dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.”
Sorotan Pakar dan Hambatan Struktural
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh para pakar. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyoroti bahwa sebagian besar asumsi dasar ekonomi makro 2025 tidak tercapai sesuai perencanaan awal. Pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya solid, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan hanya sekitar 5%. Dari sisi fiskal, perlambatan terjadi pada pendapatan negara maupun belanja pemerintah.
Esther juga mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, agar tidak menambah risiko fiskal.
“Belanja negara harus benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif dan berdampak nyata, bukan sekadar besar secara nominal tetapi minim kualitas,”
tegas Esther Sri Astuti. Mureks merangkum, senada dengan Esther, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menilai kebijakan moneter 2025 yang ekspansif melalui penurunan BI Rate belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Menurut Eko, lemahnya transmisi kebijakan moneter disebabkan oleh tertahannya penyaluran kredit ke sektor riil. Hal ini terjadi seiring tingginya daya tarik instrumen surat utang pemerintah (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ketidaksesuaian antara target pertumbuhan ekonomi dan target pertumbuhan kredit menjadi kendala utama dalam mendorong akselerasi ekonomi di atas 5%.
“Selama likuiditas perbankan banyak terserap ke instrumen aman seperti SBN dan SRBI, maka kebijakan moneter tidak akan efektif mendorong pertumbuhan sektor riil,”
ujar Eko. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun stimulus telah digelontorkan, fondasi struktural dan transmisi kebijakan masih memerlukan pembenahan serius untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
