Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp 695,1 triliun. Menurut Airlangga, angka defisit tersebut bukan menjadi persoalan utama, asalkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai.
Realisasi sementara defisit APBN 2025 tercatat setara 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini hampir menyentuh batas aman defisit 3% yang diatur dalam Undang-Undang APBN. “Nggak apa-apa. Yang penting pertumbuhan bisa dicapai,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026).
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Mureks mencatat bahwa pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun mendatang. Dengan peningkatan penerimaan, diharapkan defisit APBN dapat berkurang secara signifikan. “Kita harus dorong penerimaan negara, dengan penerimaan negara tentu masalah defisit itu akan decrease,” tambah Airlangga.
Defisit APBN mengindikasikan bahwa pendapatan negara lebih kecil dibandingkan belanja negara. Sepanjang tahun 2025, pendapatan negara terkumpul Rp 2.756,3 triliun atau 91,7% dari target APBN, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 3.451,4 triliun atau 95,3% dari APBN.
Rincian Pendapatan dan Belanja Negara
Secara lebih rinci, pendapatan negara yang mencapai Rp 2.756,3 triliun berasal dari:
- Penerimaan pajak: Rp 1.917,6 triliun
- Kepabeanan dan cukai: Rp 300,3 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 534,1 triliun
- Hibah: Rp 4,3 triliun
Sementara itu, belanja negara sebesar Rp 3.451,4 triliun dialokasikan untuk:
- Belanja pemerintah pusat: Rp 2.602,3 triliun
- Transfer ke daerah: Rp 849 triliun
APBN sebagai Kebijakan Countercyclical
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit APBN merupakan bagian dari kebijakan countercyclical, di mana APBN berperan meredam gejolak ekonomi. Purbaya menegaskan bahwa meskipun belanja negara bisa saja ditekan untuk mengurangi defisit, hal itu tidak dilakukan karena berpotensi berdampak negatif pada perekonomian.
“Saya bisa potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi, ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung (defisit), kita pastikan di bawah 3% ini adalah standar yang paling ketat,” papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.
