Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan dana sebesar Rp 51 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera. Angka ini disampaikan AHY dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Kamis (11/12/2025) di Kantor Kemenko Infra.
Rincian Kebutuhan Anggaran
Menurut AHY, dana Rp 51 triliun tersebut merupakan perhitungan kasar untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi yang terdampak paling parah. “Itu sekitar Rp 51 triliun untuk kementerian PU untuk penanganan, baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi,” kata AHY.
Ia merinci alokasi tersebut, di mana Aceh mendapatkan porsi terbesar, yaitu sekitar Rp 24 triliun. Sementara itu, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing mendapatkan sekitar Rp 13 triliun. “Karena yang terdampak paling besar adalah Aceh, maka kurang lebih Rp 24 triliun itu Aceh. Sedangkan sisanya sekitar 13 triliunan itu untuk Sumatera Utara maupun Sumatra Barat. Jadi total kurang lebih 51 triliun rupiah,” sambungnya.
Empat Elemen Utama Penanganan
Dana sebesar Rp 51 triliun itu akan difokuskan pada empat elemen utama:
- Konektivitas: Perbaikan jalan nasional, daerah, provinsi, dan kabupaten/kota yang rusak, serta pembangunan kembali jembatan yang terputus. Alat berat akan dikerahkan untuk membersihkan jalur logistik.
- Sumber Daya Air: Perbaikan bendung, irigasi, tanggul, dan sumber air baku yang terdampak bencana.
- Sumber Air Bersih dan Sanitasi: Penyediaan toilet portabel sebagai solusi sementara untuk mengatasi keluhan minimnya ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, yang menyebabkan penyakit seperti kulit, muntaber, dan ISPA.
- Prasarana Strategis: Perbaikan sekolah, madrasah, dan masjid yang rusak atau hancur.
AHY menekankan bahwa penanganan ini membutuhkan kecepatan namun tetap harus terencana dengan baik.
Kementerian PKP Masih Menghitung Kebutuhan
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih dalam proses menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan rumah warga yang terdampak bencana. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami data kerusakan yang terbagi dalam kategori berat, sedang, dan ringan, serta rumah yang hanyut.
“Tadi kan saya katakan, kita tuh basenya data ya. Data kan ada dibagi tiga, kerusakan berat, sedang, ringan. Tentu biayanya berbeda. Juga satu hanyut,” jelas Maruarar. Ia menambahkan, “Makanya sabar, kita tidak mau ngomong yang cepat tapi salah, kan gitu. Kita mendingan dalamin benar-benar sehingga statementnya itu benar.”
