Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Jumat (19/12/2025). Pertemuan ini bertujuan mengawal alokasi dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk perbaikan 20 ruas jalan strategis di Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi.
Langkah Andre Rosiade ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar negara hadir secara cepat dan tuntas dalam pemulihan pascabencana. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Sumbar pascabencana merupakan bagian dari rantai komando kebijakan nasional.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Andre menjelaskan, usulan perbaikan infrastruktur ini merupakan permintaan resmi dari Gubernur Sumbar Mahyeldi. Gubernur Mahyeldi meminta dukungan DPR RI untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana benar-benar menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Surat permohonan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Sumbar pascabencana hidrometeorologi itu ditandatangani Gubernur Mahyeldi dengan nomor 600.1.1/8422-BMCKTR/BM-2025. Surat tertanggal 18 Desember 2025 tersebut ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta.
“Presiden Prabowo sudah memberi arahan jelas, negara harus hadir, cepat, dan tuntas. Tugas kami di DPR adalah menerjemahkan arahan itu menjadi keputusan anggaran dan eksekusi di kementerian teknis,” kata Andre Rosiade dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).
Andre menambahkan, total kebutuhan anggaran untuk perbaikan 20 ruas jalan di Sumbar mencapai Rp 1.207.500.000.000. Anggaran ini diusulkan melalui skema dana Rehabilitasi-Rekonstruksi (Rehab-Rekon) APBN. Ruas-ruas jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung antarwilayah, penopang logistik, serta urat nadi pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Barat pascabencana.
Menteri Dody Hanggodo merespons positif usulan tersebut. “Oke, siap. Kita eksekusi,” ujar Dody, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti.
Detail Anggaran Perbaikan Ruas Jalan
Anggaran perbaikan jalan tersebut dialokasikan untuk 20 ruas strategis di berbagai wilayah Sumatera Barat. Beberapa di antaranya adalah:
- Simpang Koto Mambang-Balingka sebesar Rp 400 miliar
- Pasar Baru-Alahan Panjang sebesar Rp 275 miliar
- Sasak-Maligi sebesar Rp 110 miliar
- Tiku-Sasak sebesar Rp 165 miliar
- Manggopoh-Padang Luar sebesar Rp 75 miliar
- Panti-Simpang Empat Rp 15 miliar
- Bts. Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi Rp 15 miliar
- Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi Rp 15 miliar
- Matur-Palembayan Rp 20 miliar
- Palembayan-Palupuh (Simp. Patai) Rp 15 miliar
- Simpang Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani Rp 8 miliar
- Teluk Bayur-Nipah-Purus Rp 5 miliar
- Lubuk Basung-Sei Limau Rp 10 miliar
- Padang Aro-Lubuk Malako sebesar Rp 4 miliar
- Ruas Kantor Camat-Berkat Rp 5 miliar
- Surantih-Kayu Aro-Langgai Rp 5,5 miliar
- Padang Koto Gadang-Palembayan Rp 5 miliar
- Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur Rp 25 miliar
- Lubuk Sikaping (Simpang Daliak)-Talu (Simpang Ganting) Rp 15 miliar
- Singkarak-Aripan-Tanjung Balit-Padang Ganting sebesar Rp 10 miliar
Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini menegaskan, pengawalan anggaran tersebut merupakan bagian dari politik kehadiran negara. Andre menekankan bahwa pembangunan pascabencana tidak boleh terhambat oleh birokrasi atau tarik-ulur kewenangan antara pusat dan daerah.
“Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab negara. Presiden Prabowo sudah turun langsung ke daerah, dan kami memastikan kebijakan itu dikunci lewat APBN. Inilah wajah politik nasional yang bekerja: cepat, terukur, dan berdampak langsung ke rakyat,” pungkas Andre.
