2. Mendesak pihak perusahaan untuk segera menghentikan upaya mobilisasi masyarakat setempat ke lapangan area sengketa yang memicu potensi konflik horizontal.
3. Mendesak pihak perusahaan dalam penyelesaian sengketa mengutamakan mekanisme hukum dan pemerintahan.
Baca Juga :Lowongan Karja KPK Cari Pemberantas, Penyidik dan Analis, Gajinya Fantastis Wow
4. Mendesak Kapolda Sumatra Selatan untuk melakukan penegakan hukum atas mobilisasi dan provokasi masyarakat di area konflik serta pelanggaran hukum yang terjadi oleh pihak manapun.
5. Mendesak Komisi III DPRD Muratara dan Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan (DLHP) untuk secara serius menyikapi tentang potensi Kerusakan lingkungan bukan hanya pada PT. Bayan Koalindo Lestari (BKL) tetapi juga di area PT. Gorby Putra Utama (GPU) serta perusahaan tambang lainnya.
Baca Juga :Lowongan Kerja di Setjen DPR RI, Ikuti Seleksi CPNS 2023 ada 4 Posisi Jabatan
6. Mendesak Komisi Il DPRD Muratara dan Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan (DLHP) untuk segera menyampaikan hasil dari sidak yang dilakukan kepada DHLP Provinsi Sumsel dan Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
“Saya kira persoalan ini sangat mendesak untuk diselesaikan. Kami dari Gerakan Barisan Muda meminta Kapolda Sumatera Selatan mengambil tindakan tegas,” desak Andul Azis. (*)
DAPATKAN INFORMASI LAINNYA DI GOOLGE NEWS
