PALEMBANG, MUREKS.CO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. SA Supriono mengatakan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan salah satu bentuk Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam menyederhanakan proses pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan tepat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
“Petugas DPMPTSP dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima, kepada masyarakat, diharapkan lebih efisien, dengan prosedur yang sederhana dan transparan, serta biaya yang murah dan mudah diakses,” kata Sekda SA Suprono saat membuka dengan resmi Pembukaan rapat asistensi penerapan PTSP di daerah Provinsi Sumsel, bertempat di Hotel The Zuri, Senin (8/8).
BACA JUGA : Mau Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumsel 2022, Begini Alur Mutasi Kendaraan Luar Sumsel, Balik Nama
Menurut Supriono, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan gerbang utama yang penting dalam pelayanan publik dan peningkatan investasi terutama di Sumsel terlebih telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang implementasinya dilaksanakan melalui sistem Sistem Online Single Submission (OSS).
“Rapat Asistensi Penerapan PTSP di Daerah se Provinsi Sumsel ini diharapkan peserta mendapatkan hasil yang bisa dimanfaatkan di Kabupaten/Kota masing masing,” tegasnya
Dia menyebut selama kegiatan ini digelar peserta rakor bisa mendapatkan informasi yang lengkap dari para narasumber tentang berbagai hal yang terkait dengan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
BACA JUGA : Bikers ISSI Sumsel Ungguli Kategori Men Junior
“Termasuk diantaranya yang berkaitan dengan masalah peraturan yang terbaru, aplikasi pemutakhiran data perizinan dan non perizinan, dan selalu mengikuti perkembangan terutama peraturan tentang perizinan agar selalu di update,” pungkasnya .
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumsel H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E.,M.M dalam laporannya mengatakan, untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut harus ada penguatan kelembagaan di internal PTSP.
Seperti, penguatan business process antara lain, dengan SOP yang jelas dan transparan perizinan, termasuk penyederhanaan adanya transparansi informasi pelayanan perizinan dan progress pengurusan izin.
“Proses pelayanan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan sistem IT yang terintegrasi dan skema pelaporan harus dibuat efisien, efektif, dan tidak membebani unit PTSP,” katanya.
Dengan adanya Bimbingan Teknis ini, Yudha berharap semua bisa saling bertukar informasi, saling memberikan masukan saran dan terkait penyelenggara perizinan melalui OSS ini yang sebagaimana kita ketahui masih banyak terdapat kendala dalam interkoneksi sistem.
BACA JUGA : SK Menteri Tekait Harga Sawit di Sumsel Dipertajam dengan Pergub
“Diharapkan pula pada acara nanti akan ada masukan-masukan ataupun solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan perizinan,” pungkasnya. (rls/*)
Editor : Panca Riatno
