Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah menyinggung “Doktrin Monroe” sebagai pembenaran atas serangan militer terhadap Venezuela. Intervensi yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro di Caracas pada Sabtu (3/1) waktu setempat ini, disebut Trump sebagai pembaruan kebijakan luar negeri AS yang telah berusia berabad-abad.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (6/1/2026), Trump menegaskan bahwa AS akan “mengelola negara tersebut” hingga “transisi yang aman, tepat, dan bijaksana” dapat dilakukan. Ia bahkan menambahkan inisial namanya ke dalam dokumen bersejarah tersebut.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
“Doktrin Monroe adalah hal yang penting, tetapi kita telah jauh melampauinya, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya sebagai dokumen Donroe,” kata Trump. Ia menambahkan, “Dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi.”
Mengenal Doktrin Monroe: Kebijakan Abad ke-19
Doktrin Monroe merupakan deklarasi yang dirumuskan pada tahun 1832 oleh Presiden ke-5 AS, James Monroe. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat lingkup pengaruh AS di benua Amerika, mendesak pembagian dunia menjadi wilayah pengaruh yang diawasi oleh kekuatan-kekuatan berbeda.
Monroe pertama kali menyampaikan doktrin ini pada 2 Desember 1823, dalam pidato kenegaraan tahunan ke-7 di hadapan Kongres AS. Saat itu, ia memperingatkan kekuatan Eropa untuk tidak ikut campur dalam urusan AS, menekankan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai serangan terhadap Amerika Serikat. Ditegaskan oleh Monroe bahwa urusan Belahan Bumi Barat dan Eropa harus tetap terpisah dan tidak boleh saling memengaruhi.
Kaitan Doktrin Monroe dengan Kolonisasi Amerika
Pada masanya, Monroe menjanjikan bahwa AS akan mengakui dan tidak akan campur tangan terhadap koloni-koloni Eropa yang sudah ada, atau terhadap urusan internal negara-negara Eropa. Namun, ia juga menegaskan bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak akan lagi menjadi sasaran kolonisasi di masa depan oleh kekuatan Eropa mana pun.
Dalam banyak aspek, Doktrin Monroe mendesak untuk mempertahankan status quo di Amerika, tetapi juga mendikte pelepasan Eropa dari wilayah tersebut. Menurut Mureks, kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi arah kebijakan luar negeri AS di kemudian hari.
Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt menambahkan “Roosevelt Corollary” ke dalam Doktrin Monroe. Amandemen ini menegaskan hak AS untuk campur tangan di negara-negara Amerika Latin demi mencegah campur tangan Eropa, terutama mengenai utang atau ketidakstabilan, dengan tujuan menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan AS di Belahan Bumi Barat.
Penerapan Doktrin Monroe di Era Modern
Selama beberapa dekade berikutnya, Doktrin Monroe yang terus berkembang telah berfungsi sebagai pembenaran intervensi AS terhadap Republik Dominika, Haiti, dan Nikaragua.
Pada tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan mengupayakan pendekatan agresif terhadap kawasan tersebut, yang dicap “imperialis” oleh para pengkritiknya. Di Nikaragua, Reagan mendukung kubu sayap kanan, Contra, melawan pemerintahan sayap kiri, Sandinista, yang menyeret AS ke dalam skandal perdagangan senjata Iran-Contra. Ia juga mendukung pemerintahan sayap kanan yang dituduh melakukan kekejaman di El Salvador dan Guatemala.
Kuba telah sejak lama berada di bawah tekanan intensif dari AS sejak revolusi Fidel Castro, baik secara militer maupun ekonomi di bawah sanksi-sanksi berat yang masih berlaku hingga saat ini. Mureks mencatat bahwa ada juga laporan tentang upaya-upaya untuk memicu kudeta terhadap pendahulu Maduro di Venezuela, Hugo Chavez, sebelum kematiannya pada tahun 2013.
