BEIJING – Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Minggu (4/1/2026) mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Tuntutan ini menyusul klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap serta dibawa keluar dari Venezuela.
Dalam pernyataan resminya, Beijing menegaskan, “Tiongkok menyerukan kepada AS untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, membebaskan mereka segera, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi.” Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan keprihatinan mendalam atas penahanan paksa yang dilakukan AS.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Menurut Tiongkok, tindakan Washington tersebut secara jelas melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan antarnegara. Beijing juga menilai langkah AS bertentangan dengan tujuan dan prinsip yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kronologi Dugaan Penangkapan Maduro
Sebelumnya, pada Sabtu (3/1/2026), Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah melancarkan “serangan besar-besaran” terhadap Venezuela. Serangan ini disebut-sebut berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, serta pengusiran mereka dari negara tersebut.
Sejumlah media internasional, termasuk New York Times, melaporkan adanya ledakan di ibu kota Venezuela, Caracas. Ledakan ini dikaitkan dengan operasi unit Delta Force AS. New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan bahwa sedikitnya 40 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk personel militer dan warga sipil.
Pihak berwenang Venezuela sendiri menyatakan tidak memiliki informasi mengenai keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa pemimpin mereka masih hidup. Menanggapi hal ini, Presiden Trump kemudian membagikan sebuah foto yang diklaimnya menunjukkan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima. Media AS juga menyiarkan gambar pesawat yang mendarat di Negara Bagian New York, di mana Maduro dan istrinya diduga dikawal oleh puluhan petugas penegak hukum. Pantauan Mureks menunjukkan bahwa insiden ini telah menarik perhatian luas media global.
Reaksi Internasional dan Langkah Hukum
Operasi penangkapan ini menuai kecaman dari beberapa anggota Kongres AS yang menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Meski demikian, pemerintah AS bersumpah bahwa Maduro akan diadili.
Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding ke sejumlah organisasi internasional terkait tindakan Washington. Mereka juga meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, yang kemudian dijadwalkan pada Senin, 5 Januari 2026. Mureks mencatat bahwa eskalasi ini berpotensi memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas.
Senada dengan Tiongkok, Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan solidaritasnya dengan Venezuela. Moskow menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya selama agresi AS. Rusia menuntut pembebasan mereka dan mendesak langkah-langkah untuk mencegah eskalasi situasi lebih lanjut di Venezuela.
