Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dana ini disiapkan untuk membenahi sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan parah akibat dampak cuaca ekstrem pada akhir Desember 2025.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Mujahid Amirudin, pada Rabu (07/01/2026) di Bantul, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat tersebut membahas penanganan kerusakan pada jalan, jembatan, talud, dan tebing yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem pada tanggal 26 dan 27 Desember 2025.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Hasil rapat, kita membuat notulensi, kajian dan permohonan untuk kita lakukan pembenahan. Kalau dalam rapat pembahasan itu anggaran yang kita ajukan sekitar Rp2,3 miliar dari APBD 2026, untuk kebutuhan perbaikan di beberapa titik,” ujar Mujahid Amirudin, seperti yang dicatat oleh Mureks.
Menurut Mujahid, rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak di 11 titik lokasi. Beberapa di antaranya meliputi tiga titik di Kelurahan Selopamioro Imogiri, yaitu jalan longsor di Lemah Rubuh, talud di Jalan Siluk, dan jalan longsor di Kedung Jati. Selain itu, terdapat jembatan ambrol di Donotirto Kretek, talud ambrol di Srigading Sanden, serta jalan ambles di Sompok Sriharjo, Imogiri. Satu titik lainnya yang diajukan adalah pembenahan fasilitas di Srimartani Piyungan.
“Ini baru proses pembahasan di pemerintah daerah, namun hitungan teknis dari kami dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) sudah kita hitung kebutuhannya, dan ini proses pembahasan di pemda untuk persetujuannya,” jelas Mujahid.
Meskipun demikian, waktu pasti pelaksanaan pembenahan infrastruktur tersebut belum dapat dipastikan. Pihak BPBD masih menunggu kesepakatan dan persetujuan akhir dari hasil rapat lanjutan yang akan segera dilakukan bersama tim terkait.
“Harapannya pembahasan segera final, karena sudah dikaji pemerintah daerah, nanti kalau sudah clear teman-teman DPUPKP akan melaksanakan kegiatan ini (pembenahan), saat ini sudah pembahasan teknis, kalau sudah ada kesepakatan segera ditangani,” tegasnya.
BPBD Bantul selaku instansi yang berwenang dalam kebencanaan terus mengawal proses penanganan dampak cuaca ekstrem ini. Hal ini dilakukan agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan, mengingat infrastruktur jalan, jembatan, dan talud yang rusak merupakan sarana vital bagi masyarakat.
“Seperti tahap pertama, pemda sigap merespons dengan langsung melakukan rehabilitasi, seperti jalan ambles di Srikeminut, Sriharjo. Kalau ini kami masih menunggu kajian teknis, harapannya dalam minggu ini bisa ada persetujuan,” tutup Mujahid.
