MUREKS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini berupa penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin untuk Provinsi dan Menteri Dalam negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk Kota/Kabupaten.
Mereka didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Program pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin kepada Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi menjelaskan, penghargaan ini diberikan karena Kota Lubuklinggau saat ini sudah melaksanakan UHC.
Dimana berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kota Lubuklinggau per 1 Maret 2023, sebanyak 234.830 jiwa dengan cakupan peserta 233.910 atau 99,61 persen masyarakat Kota Lubukklinggau tercover BPJS Kesehatan.
Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe usai menerima penghargaan dari pemerintah pusat di Balai Sudirman Jakarta,“Kita tahu, diawal 2022 kita sebetulnya sudah UHC. Namun Februari kita sempat menonaktifkan kepesertaan sebanyak 56 ribu yang dibiayai oleh APBD Kota Lubuklinggau. Namun kita tidak serta merta dibiarkan, yang kita nonaktifkan, kita alihkan pembiayaannya melalui APBN bekerja sama dengan Dinas Sosial. Selama tiga bulan kita kejar, akhirnya diakhir 2022 kita kembali UHC,” terang Erwin.
Sementara itu Wapres RI mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.
Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Menurutnya, sampai 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia. (rls)
