Aksi demonstrasi besar-besaran terus meluas di sejumlah kota di Iran sejak beberapa hari terakhir. Gelombang protes ini dipicu oleh anjloknya nilai mata uang Riyal Iran dan memburuknya kondisi ekonomi, yang diperparah oleh sanksi serta tekanan politik dari negara-negara Barat. Akibatnya, biaya dan kebutuhan hidup warga Iran melonjak drastis, memicu ketidakpuasan publik yang kian memuncak.
Krisis yang awalnya berpusat pada kelangkaan air di Teheran kini merambat ke isu ekonomi, dan semakin berkembang menjadi tuntutan perubahan politik serta kritik tajam terhadap rezim. Bentrokan antara warga dan aparat keamanan pun tak terhindarkan. Situasi ini kembali memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana rezim Republik Islam Iran akan menghadapi badai perubahan ini, dan seberapa kuat fondasinya di tengah gejolak internal serta dinamika geopolitik kawasan?
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Faktor Geopolitik di Balik Gejolak Iran
Krisis yang melanda Iran saat ini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan domestik semata, seperti inflasi, pengangguran, atau kemiskinan. Lebih dari itu, krisis ini merupakan simpul dari konflik geopolitik yang lebih besar antara Islam politik—yang direpresentasikan oleh Iran di dunia Islam dan Timur Tengah—dengan kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, Israel. Dalam konteks ini, Iran menjadi medan pertempuran non-konvensional antara tekanan eksternal dan resistensi internal.
Sejak Revolusi Islam tahun 1979, Iran memposisikan diri sebagai antitesis hegemoni Barat di Timur Tengah. Untuk membentengi diri, Iran secara mandiri membangun kekuatan persenjataan, termasuk rudal jarak jauh dan drone, serta fasilitas nuklir. Implikasinya, sanksi ekonomi dan isolasi politik Barat menjadi instrumen geopolitik untuk melemahkan negara, bukan sekadar hukuman atas program nuklir Iran.
Menyikapi gejolak di Iran, Presiden AS Donald Trump memberikan komentar melalui unggahan di media Truth Social pada Jumat, 2 Januari 2026. Seperti dikutip banyak media internasional, Trump menyatakan, “If Iran “violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue.”
Iran memahami cuitan diplomasi Trump sebagai indikasi adanya aktor yang bermain di balik layar. Segera setelah itu, pejabat senior Iran merespons bahwa campur tangan Amerika akan melewati “garis merah”. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, secara terbuka menuduh AS dan Israel turut campur tangan dalam demonstrasi besar-besaran tersebut. Larijani menegaskan, “Trump harus menyadari bahwa intervensi AS dalam masalah domestik ini akan menyebabkan destabilisasi seluruh kawasan dan kehancuran kepentingan Amerika,”. Ia juga menambahkan, “Rakyat Amerika harus tahu bahwa Trump adalah orang yang memulai petualangan ini, dan mereka harus memperhatikan keselamatan tentara mereka,” seperti dilansir The Guardian pada 2 Januari 2026.
Bagi Iran, tekanan ekonomi, blokade perdagangan, dan isolasi internasional adalah bagian dari soft war Barat untuk mendorong delegitimasi rezim dari dalam. Sebaliknya, Barat melihat protes rakyat Iran sebagai peluang untuk perubahan struktural rezim tanpa intervensi militer langsung atau perang terbuka.
Situasi dan resonansi krisis di Iran saat ini sengaja diciptakan mirip dengan Revolusi Arab Spring 15 tahun lalu. Kala itu, tuntutan reformasi melalui gerakan rakyat berhasil mengubah lanskap politik di Timur Tengah, menumbangkan banyak rezim di kawasan Arab, mulai dari Tunisia, Mesir, Yaman, Libya, Sudan, hingga Suriah.
Dengan petualangan militernya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat mencoba menyerang Iran sebagai uji kekuatan persenjataannya. Perang terbuka antara Iran dan Israel yang berlangsung selama 12 hari (13-24 Juni 2025) mengejutkan banyak pihak, termasuk Israel sendiri. Kekuatan rudal Iran terbukti mampu menembus benteng pertahanan Iron Dome Israel yang diklaim paling canggih. Dalam perang 12 hari tersebut, kerugian Israel ditaksir mencapai Rp324 triliun. Sebagai sekutu Israel, Amerika Serikat pun mengumumkan gencatan senjata dengan cepat.
Memang, dalam kerangka persekutuan dengan Israel, Amerika Serikat berhasil melakukan serangan terhadap bunker-buster di fasilitas nuklir Natanz, Fordow, dan Isfahan milik Iran. Namun, setelah itu, Iran juga berhasil menembakkan rudalnya ke pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah yang berbasis di Qatar.
Belakangan, duet Trump dan Netanyahu kembali mengancam perang melawan Iran. Namun, AS sangat menyadari bahwa intervensi militer langsung memerlukan biaya dan risiko tinggi, sebagaimana yang terjadi di Irak saat Presiden George W. Bush menumbangkan rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Oleh karena itu, skenario melemahkan rezim Iran dari dalam menjadi pilihan yang lebih murah dan memperlihatkan tontonan yang lebih soft, cukup dipandu melalui skenario sutradara dari balik panggung.
Bertahan atau Berubah: Dilema Rezim Khamenei
Sejak Revolusi Islam 1979 yang menjatuhkan Shah Reza Pahlevi, Iran telah membangun sistem politik yang unik, perpaduan antara teokrasi dan republik, dengan Wilayat al-Faqih sebagai pilar utamanya. Selama lebih dari empat dekade, rezim ini terbukti tangguh dan tahan terhadap tekanan politik internal maupun eksternal yang bertubi-tubi menerjangnya.
Kekuatan rezim Iran tentu masih diperhitungkan, meskipun narasi kejatuhan rezim kerap kali terlalu disederhanakan. Iran masih memiliki instrumen struktural kekuasaan yang solid, terutama Garda Revolusi Islam (IRGC), jaringan keamanan yang luas, serta struktur elite politik-ekonomi yang saling menopang. Selama institusi-institusi kunci ini tetap loyal dan solid, peluang perubahan rezim secara cepat diprediksi relatif kecil.
Selain itu, jaringan proksi Iran di kawasan, seperti Milisi Syiah di Irak dan Suriah, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan Hamas di Gaza, meskipun terlihat melemah, masih menjadi kekuatan posisi tawar geopolitik Iran di kawasan.
Sejauh ini, sanksi internasional, blokade perdagangan, isolasi diplomatik, perang, dan berbagai gelombang protes domestik belum mampu meruntuhkan ketahanan negeri para Ayatollah itu. Namun, perlu diwaspadai bahwa sanksi ekonomi yang berkepanjangan, melemahnya mata uang, tingginya inflasi, dan meningkatnya angka pengangguran serta kesenjangan antara elite negara dengan kelas menengah—terutama generasi muda Iran yang mencari kesejahteraan—semakin menguatkan kejenuhan publik dan ketidakpuasan terhadap rezim. Mereka mulai merasakan gap modernitas di tengah konektivitas mereka dengan dunia global yang semakin kosmopolit.
Mureks mencatat bahwa berdasarkan data Pusat Statistik Iran, tingkat inflasi tahunan di Iran terus meningkat menjadi 48,6% pada Oktober 2025, dari 45,3% pada bulan sebelumnya. Angka ini menandai tingkat tertinggi sejak Mei 2023. Rata-rata tingkat inflasi di Iran adalah 16,62% dari tahun 1957 hingga 2025.
Protes-protes yang muncul sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan penting: kritik tidak lagi berhenti pada kebijakan pemerintah, tetapi mulai menyentuh legitimasi moral dan politik rezim itu sendiri. Ini merupakan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Mereka menginginkan sebuah perubahan menuju demokrasi. Tampaknya, situasi inilah yang sedang dimainkan dan dimanfaatkan para oposan untuk mendelegitimasi rezim Ayatollah Ali Khamenei.
Jika rezim gagal membaca sinyal dan terus mengandalkan represi tanpa pembaruan legitimasi, maka skenario kejatuhan akan semakin mendekati kenyataan. Akumulasi krisis kecil suatu hari bisa mencapai titik balik, meruntuhkan rezim yang selama ini masih dinilai kuat dan digdaya.
Di tingkat regional, Iran menunjukkan daya tahan dan pengaruh signifikan—dari Irak, Suriah, hingga Lebanon. Namun, ekspansi geopolitik ini juga memiliki harga mahal bagi Iran, karena peta politik di kawasan yang selama ini menjadi “bayangan” dominasinya mengalami perubahan.
Rezim Iran hari ini berada di persimpangan: antara mempertahankan status quo dengan segala risikonya, atau membuka ruang transformasi politik yang lebih inklusif demi menjaga keseimbangan dan soliditas antar elite di lingkaran kekuasaan. Jika tekanan eksternal meningkat bersamaan dengan krisis internal, maka keretakan dalam elite—biasanya muncul atau dimunculkan. Sejarah menunjukkan, banyak rezim otoriter runtuh bukan karena tuntutan rakyat semata, tetapi karena perpecahan di lingkaran kekuasaan juga.
