Perkembangan teknologi yang masif dan dinamis terus mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Era industri 4.0 menuju 5.0 menuntut sinergitas yang kuat terhadap perubahan teknologi agar sumber daya manusia Indonesia tetap unggul dan kompetitif di masa mendatang.
Salah satu terobosan yang kini menjadi sorotan adalah teknologi blockchain. Meskipun dikenal luas melalui cryptocurrency, teknologi ini memiliki potensi besar untuk diaplikasikan di luar sektor keuangan, termasuk dalam pengelolaan sistem pendidikan.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Blockchain dan Tantangan Otentifikasi Data
Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan uji coba perbandingan keunggulan teknologi otentifikasi untuk penyaluran bantuan. Uji coba ini mencakup Kartu Debit, Bio Wajah, Bio Sidik Jari, SMS/E-Voucher, dan QR Code, dengan indikator seperti infrastruktur transaksi, risiko, perubahan perilaku, registrasi, dan pencairan.
TNP2K menyimpulkan bahwa penerapan pola transaksi keuangan dengan biometrik, dipadukan layanan fintech, dapat menjadi pilihan pemerintah untuk memperbaiki penyaluran program bantuan agar lebih efektif, efisien, mudah, dan aman. Mureks mencatat bahwa temuan ini menunjukkan pentingnya teknologi otentifikasi yang kuat dalam sistem yang melibatkan data sensitif.
Teknologi blockchain, yang memungkinkan transaksi peers to peers (P2P) secara aman tanpa perantara, kini dianggap sebagai inovasi yang akan mendorong perubahan signifikan. Pemerintah perlu merespons disrupsi yang mungkin ditimbulkan oleh sistem ini.
Transformasi Manajemen Pendidikan Melalui Blockchain
Menurut Armai Arief, teknologi blockchain dipastikan dapat menyasar seluruh pergerakan Manajemen Pendidikan. Ia menyatakan, “dapat memberikan dampak terjadinya revolusi industri dalam tataran pengelolaan sistem pendidikan yang terintegritas dan mendisrupsi model-model manajamen yang sebelumnya.” Perbedaan mendasar terletak pada fokusnya: blockchain di bisnis mengarah pada mata uang (Crypto), sementara di pendidikan mengarah pada basis penyimpanan data.
Inisiasi pendirian Institut Teknologi Blockchain Indonesia diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik. Langkah ini juga diharapkan mendapat apresiasi dari pemerintah sebagai upaya menjawab tantangan zaman dan mengentaskan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi.
Catatan Penting untuk Implementasi Blockchain di Pendidikan
Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal dalam mengembangkan teknologi blockchain untuk pendidikan:
- Pengkajian Mendalam: Melibatkan para pakar (teknologi, keuangan, pendidikan, agama, dsb.) untuk rumusan awal.
- Kebijakan Pro-Blockchain: Menerbitkan kebijakan yang mengakui kebermanfaatan teknologi blockchain di berbagai sektor (industri, keuangan, pendidikan, usaha, pemerintah, individu-kelompok).
- Kerja Sama Antar-Kementerian: Instansi pemerintah yang menangani pendidikan (Kemenag dan Kemdikbud) perlu bekerja sama merumuskan pola dan pengejawantahan kurikulum serta mata kuliah yang relevan, kemudian diundangkan.
- Tahapan Implementasi: Menerapkan teknologi ini secara bertahap di lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dan tidak menutup kemungkinan hingga pendidikan menengah atas.
Catatan ini penting untuk legitimasi dan percepatan terobosan teknologi di bidang pendidikan. Polemik seputar cryptocurrency tidak seharusnya menghalangi pemanfaatan blockchain di pendidikan, yang justru memberikan dampak positif dalam tata kelola dan manajemen data.
Tiga Pilar Blockchain: Keamanan dan Efisiensi Data
Harapan besar terhadap teknologi blockchain di dunia pendidikan adalah peningkatan keamanan dan efisiensi bagi lembaga pendidikan serta pemangku kepentingan di dalamnya (guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan). Teknologi ini memiliki tiga pilar utama:
- Desentralisasi: Memungkinkan pengelolaan, pencatatan, dan fasilitasi kewenangan pendidikan di masing-masing daerah.
- Transparansi: Keterbukaan berbasis data pada pengelolaan dapat dilihat dan diketahui kapan pun dan di mana pun.
- Kekal: Data menunjukkan tingkat validitas seseorang berdasarkan rekam jejak yang menjamin keamanan bukti dan tidak mudah dipalsukan.
Sifat permanen, transparan, dan mudah ditelusuri dari ketiga pilar ini menjadi kunci. Sasaran penting implementasi blockchain untuk pendidikan meliputi pengelolaan administrasi, manajemen keuangan lembaga, dan pengelolaan program kegiatan penunjang pendidikan.
Jika di luar negeri berbagai sektor bisnis dan perbankan sudah menggunakannya, Indonesia seharusnya dapat mengungguli di sektor pendidikannya. Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib, “Ajarilah Anak-anakmu berdasar pada perkembangan dan perubahan pada masa-zamannya.” Ini senada dengan pandangan bahwa Indonesia harus memiliki keunggulan berteknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional-konvensional.
Semoga inisiasi persiapan pendirian Institut Teknologi Blockchain yang digagas oleh Yayasan Pengembangan Bisnis Manajemen (YPBM) bekerja sama dengan Batom Sosial Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) dapat segera terealisasi dan bermanfaat bagi generasi anak bangsa.
