Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa layanan transportasi umum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan digratiskan pada malam pergantian tahun, Rabu, 31 Desember 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru.
Pramono Anung menjelaskan bahwa fasilitas yang digratiskan mencakup TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa layanan LRT Jabodebek tidak termasuk dalam kebijakan ini karena tidak dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
“Yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Pokoknya yang dikelola. Kan LRT ada yang tidak dikelola oleh pemerintah Jakarta (LRT Jabodebek),” kata Pramono saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025). Ia menambahkan, “Selama dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, kami gratiskan.”
Pramono Anung mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk memastikan warga dapat menikmati malam pergantian tahun dengan sukacita. “Karena kami ingin bahwa semua menikmati dengan rasa bahagia. Tetapi yang paling penting adalah kita message-nya besok melewati tahun baru dengan kebahagiaan,” ujarnya.
Imbauan Penggunaan Transportasi Publik dan Kebijakan Parkir
Sebelumnya, Pramono Anung juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik saat mendatangi lokasi-lokasi perayaan malam Tahun Baru. Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan delapan titik perayaan, dengan Bundaran HI di Jakarta Pusat sebagai salah satu lokasi utama.
Untuk mendukung mobilitas warga, Pramono memastikan bahwa operasional transportasi publik akan diperpanjang hingga pukul 02.00 pagi. “Di dekat Bundaran HI memang ada beberapa titik, tetapi intinya, kami akan menerapkan transportasi publiknya beroperasi sampai dengan jam 02.00 pagi,” jelas Pramono usai meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pesanggrahan, Jakarta Barat, pada hari yang sama.
Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menyediakan kantong-kantong parkir di sekitar area Bundaran HI. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penumpukan kendaraan dan kemacetan. “Kenapa itu dilakukan? Supaya tidak ada penumpukan,” tegasnya.
Pramono Anung menambahkan bahwa langkah ini sekaligus menjadi dorongan bagi masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum, mengingat kualitas layanan angkutan publik di Ibu Kota yang dinilai semakin membaik.
