Peternak Layer Nasional (PLN) memastikan kesiapan pasokan telur di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Bali, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Kesiapan ini mencakup perluasan kandang dan peningkatan populasi ayam petelur demi memenuhi kebutuhan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta masyarakat luas.
Presiden PLN, Musbar Mesdi, mengungkapkan bahwa para peternak telah melakukan persiapan matang. “Kami peternak sudah persiapkan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, NTB/NTT. Peternak kami sudah perluas kandang-kandangnya serta menambah populasi ayamnya,” ujar Musbar kepada Bisnis pada Jumat (9/1/2026).
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Menurut Musbar, PLN bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) telah memulai persiapan sejak pertengahan semester II tahun 2024. Perhitungan pasokan telur telah dilakukan secara cermat. “Jadi kami sudah perhitungkan bersama berapa supply telur yang dibutuhkan bagi 32.000 SPPG yang menyalurkan MBG dengan kebutuhan supply dua kali per minggunya,” tambahnya.
Untuk memenuhi kebutuhan SPPG di tahun 2026, Ditjen PKH Kementan juga telah melakukan reevaluasi kebutuhan impor Grand Parent Stock (GPS) dan ayam petelur. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan bibit dan indukan yang memadai.
Musbar turut menyoroti kenaikan harga daging ayam dan telur di tingkat konsumen. Ia menegaskan bahwa lonjakan harga tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan atau peningkatan permintaan dari dapur SPPG.
“Masalahnya adalah overhead cost per kilogram pakannya naik. Kenapa? 85% sumber energi dan amino acid. Nabatinya naik,” jelas Musbar. Ia merinci, harga jagung yang sebelumnya Rp5.500 per kilogram kini melonjak menjadi Rp6.500–Rp6.700 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada bungkil kedelai, dari Rp6.250 menjadi Rp7.800 per kilogram.
Selain telur ayam, Musbar menambahkan bahwa pasokan protein hewani untuk program MBG juga berasal dari aneka ragam pangan non-unggas, seperti ikan. “Jadi tiada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya, penyajian protein hewani bukan hanya di telur dan daging ayam saja,” tegasnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengestimasi bahwa program MBG membutuhkan setidaknya 6 juta ayam petelur baru pada tahun 2026. Angka ini setara dengan kebutuhan minimal 1.500 peternak baru untuk dapat menyediakan telur dua kali sepekan.
Dalam ringkasan Mureks, BGN juga akan mengalokasikan anggaran besar untuk program ini. Anggaran MBG pada Januari 2026 mencapai Rp855 miliar per hari, dan diproyeksikan meningkat hingga Rp1,2 triliun per hari pada Mei 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan peningkatan anggaran ini seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat. “Sampai kemudian naik nanti di Mei akan ada Rp1,2 triliun per hari, karena jumlah penerima manfaatnya terus naik,” kata Dadan dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026, yang dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia pada Jumat (9/1/2026).
Dadan menambahkan, sekitar 70% dari anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan baku. Mayoritas, yakni 95–99%, bahan baku ini berasal dari produk pertanian dalam negeri.
Hingga saat ini, catatan Mureks menunjukkan BGN telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat MBG. Dengan jumlah penerima yang terus bertambah, setiap satu dapur SPPG diperkirakan membutuhkan setidaknya 15 pemasok bahan baku.
Kebutuhan bahan baku per SPPG sangat bervariasi. Setiap SPPG membutuhkan 5 ton beras per bulan, 3.000 telur sekali masak, 350 ayam sekali masak, 350 kilogram sayur sekali masak, dan 450 liter susu untuk satu kali pemberian MBG. Selain itu, diperlukan juga 1,5 hektare kebun pisang selama setahun untuk menunjang kebutuhan gizi.
