Analis Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyoroti sikap terbuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Surokim menilai, pendekatan yang mengedepankan empati ini penting untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat di tengah situasi kebencanaan yang penuh tekanan.
Menurut Surokim, pernyataan Tito yang secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi psikologis publik. “Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Surokim dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Pernyataan tersebut disampaikan Surokim saat merespons Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera yang digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Dalam konferensi pers tersebut, Tito Karnavian menegaskan tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia. Ia tetap menghargai perhatian serta dukungan yang diberikan kepada para korban bencana.
Tito juga menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Namun, ia mengakui perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional dibandingkan upaya penanganan yang dilakukan di dalam negeri.
Terkait polemik bantuan dari Malaysia, Surokim menambahkan bahwa klarifikasi yang disampaikan Tito mencerminkan empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara. Ia menekankan, komunikasi publik yang terkoordinasi dan berempati menjadi kunci dalam situasi darurat, karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi teknis, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengungkapkan bahwa pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana perlu terus diperbaiki agar lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat. Emrus menilai, situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati. Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di publik.
“Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan,” papar Emrus. Ia menambahkan, penyampaian informasi mengenai bantuan internasional seharusnya dilakukan oleh kementerian yang memiliki kewenangan di bidang hubungan luar negeri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan agar setiap kementerian bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya,” tambah Emrus. Ia juga menjelaskan, pemerintah dapat mempertimbangkan penunjukan juru bicara khusus penanganan bencana guna memastikan alur informasi berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan bencana secara menyeluruh. “Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik,” pungkas Emrus.
