Memasuki tahun 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menghadapi serangkaian ujian berat. Tantangan utama meliputi potensi penurunan tingkat kepercayaan publik pasca-penanganan bencana di Sumatra dan ancaman perlambatan ekonomi, yang salah satunya dipicu oleh kebijakan tarif dagang Amerika Serikat.
Penanganan Bencana Sumatra dan Kepercayaan Publik
Para pengamat memprediksi popularitas Prabowo akan tertekan pada 2026 akibat kekecewaan publik terhadap respons pemerintah dalam menangani banjir bandang dan longsor di Sumatra. Bencana yang terjadi antara 25-30 November 2025 ini, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2026, telah merenggut nyawa lebih dari 1.100 orang dan menyebabkan satu juta warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kehilangan tempat tinggal.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Pakar lingkungan hidup dan hukum menyoroti bahwa deforestasi, baik legal maupun ilegal, telah memperparah dampak banjir dan longsor. Masyarakat tidak hanya terkejut dengan skala bencana, tetapi juga oleh sejumlah pernyataan pejabat yang dinilai tidak peka dan klaim yang terlalu optimistis, bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan.
Sebagai contoh, pada 28 November 2025, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa kondisi di lapangan “tidak semencekam apa yang tersebar di media sosial.” Pernyataan ini segera menuai kritik tajam dari para korban dan relawan yang melaporkan kekurangan makanan, listrik, dan air bersih. Setelah viral dan menuai kecaman, Suharyanto akhirnya menyampaikan permohonan maaf.
Ketidakjelasan serupa muncul saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada 7 Desember 2025 bahwa pasokan listrik telah pulih di 93 persen wilayah Aceh. Namun, warga membantah klaim tersebut, menyebut banyak daerah masih gelap gulita. Perusahaan Listrik Negara (PLN) kemudian mengonfirmasi bahwa pemulihan listrik baru sepenuhnya tercapai pada 21 Desember 2025.
“Penanganan bencana Sumatra telah menyingkap kelemahan dalam respons krisis yang berpotensi menekan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menuju 2026, karena persepsi publik tentang tata kelola yang lamban dan tidak efektif cenderung bertahan lama setelah krisis berlalu,” ujar Dedi Dinarto, analis Indonesia di firma penasihat kebijakan publik Global Counsel. Mureks mencatat bahwa survei sejumlah lembaga riset pada Oktober 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berada di kisaran 77–83 persen, menjelang satu tahun masa jabatannya.
Salah satu pemicu kontroversi adalah keputusan Prabowo untuk tidak menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional, yang seharusnya membuka akses lebih besar terhadap sumber daya pemerintah pusat dan bantuan internasional. “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata Prabowo dalam rapat kabinet pada 15 Desember 2025.
Penolakan ini memicu aksi protes simbolik di beberapa wilayah terdampak, di mana warga mengibarkan bendera putih sebagai tanda kewalahan pemerintah setempat. Prabowo juga menolak tawaran bantuan dari luar negeri, bahkan Pemerintah Kota Medan sempat mengembalikan bantuan penanggulangan banjir dari Uni Emirat Arab. “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” tegas Prabowo dalam rapat kabinet yang sama.
Sikap Prabowo diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dalam sebuah podcast pada 11 Desember 2025 menyatakan bahwa bantuan medis senilai hampir Rp1 miliar dari Malaysia “tidak seberapa, dibanding dengan kemampuan kita (Indonesia), lebih dari itu.” Pernyataan ini memicu kecaman, termasuk dari mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Rais Yatim, yang menyebutnya “sangat tidak sopan.”
Para pengamat menilai sikap pemerintah ini telah mencoreng posisi Indonesia yang dikenal di mata internasional sebagai “negara yang terbuka dan bersahabat.” “Ini jelas berdampak pada hubungan dengan negara lain. Komunitas internasional kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada Indonesia jika terjadi bencana alam lain,” kata Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura.
Para pengamat menekankan bahwa Prabowo harus meyakinkan publik tentang kemampuannya menangani bencana berskala besar dan upaya rekonstruksi.
Sorotan Kebijakan dan Program Pemerintah
Sepanjang 2026, kebijakan dan program Prabowo juga diperkirakan akan terus menjadi perhatian. Salah satu yang paling menonjol adalah program makan bergizi gratis (MBG), yang telah menimbulkan kasus keracunan makanan menimpa lebih dari 10.000 anak.
Prabowo mengecilkan kasus tersebut pada 29 September 2025, dengan mengatakan bahwa insiden itu hanya mencakup “0,00017 persen” dari 30 juta anak yang menerima manfaat MBG setiap hari. Meskipun ada seruan untuk menghentikan atau mengurangi skala MBG, pemerintah berencana menggandakan jumlah penerima manfaat beserta anggarannya yang mencapai Rp171 triliun pada 2026.
“Belanja untuk MBG seharusnya dikurangi karena mengalihkan dana dari alokasi lain seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Bhima Yudhistira, direktur eksekutif lembaga pemikir Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Perdebatan juga diperkirakan berlanjut terkait usulan Prabowo untuk menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. “Usulan seperti penghapusan pilkada akan menjadi pergeseran politik yang berisiko dan berpotensi ditolak oleh mitra koalisi serta elite daerah yang menggantungkan legitimasi pada pemilihan lokal,” jelas Dedi Dinarto dari Global Counsel. Analis juga menilai langkah tersebut akan melemahkan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mulai membahas revisi aturan pemilu pada 2026, dengan panitia kerja penyusun rancangan undang-undang pemilu diperkirakan dibentuk pada akhir Januari 2026.
Tantangan Ekonomi dan Tekanan Biaya Hidup
Di luar isu politik, tekanan biaya hidup dan kondisi ekonomi akan tetap menjadi perhatian utama bagi Indonesia, negara berpenduduk sekitar 680 juta jiwa ini. Negara-negara di Asia Tenggara masih harus menghadapi dampak dari tarif Trump serta volatilitas perdagangan global.
Di Indonesia, studi bersama perusahaan pemasaran Inventure dan lembaga riset Alvara yang dirilis pada 9 Desember 2025, menemukan bahwa 35 persen dari 600 responden mengatakan mereka lebih sedikit menabung pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 10 persen yang menyatakan mampu menabung lebih banyak, sementara sisanya mengatakan jumlah tabungan mereka relatif sama.
Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan penjualan mobil sepanjang Januari hingga Oktober 2025 hanya mencapai 634.844 unit, turun 10,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Tauhid Ahmad, ekonom senior di lembaga pemikir Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan angka-angka tersebut menunjukkan Indonesia tengah mengalami penurunan konsumsi rumah tangga serta kemampuan masyarakat untuk menabung. “Melihat data tabungan dan indikator lain seperti penjualan otomotif, yang sering dijadikan proksi konsumsi, masalah konsumsi rumah tangga yang lesu ini memang serius,” kata Tauhid.
Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai US$1,44 triliun. Sekitar 40 persen konsumsi tersebut berasal dari kelas menengah, yang jumlahnya terus menyusut sejak pandemi.
Bank Dunia dalam laporan terbaru “Indonesia Economic Prospects” yang dirilis pada 16 Desember 2025, menyebutkan bahwa meskipun Indonesia mencatat kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,3 persen antara Agustus 2024 dan Agustus 2025, peningkatan tersebut terkonsentrasi di sektor dengan upah lebih rendah, seperti jasa bernilai tambah rendah dan pertanian.
Upah riil terus menunjukkan tren penurunan sejak 2018, sementara struktur ketenagakerjaan kian terpolarisasi, dengan pekerjaan berkeahlian menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berkeahlian rendah dan tinggi, kata lembaga tersebut. “Pola-pola ini membebani konsumsi rumah tangga,” ujar Carolyn Turk, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, dalam peluncuran laporan tersebut, seperti dikutip Jakarta Globe.
Jika tidak ditangani, lemahnya konsumsi dapat memaksa perusahaan melakukan perampingan atau bahkan tutup, kata para ahli. Jika itu terjadi, akan muncul lingkaran setan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya pendapatan masyarakat untuk berbelanja. “Mencari pekerjaan di sektor formal semakin sulit, dengan gelombang PHK yang kian besar memaksa orang bergantung pada pinjaman online sekadar untuk bertahan hidup,” kata Bhima Yudhistira dari CELIOS.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada 23 Desember 2025, bahwa 79.000 orang kehilangan pekerjaan antara Januari hingga November 2025, mencerminkan perlambatan ekonomi. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 77.000 PHK sepanjang 2024. “PHK itu biasanya terjadi ketika demand-nya lemah sekali. Itu terjadi pada 10 bulan pertama,” kata Purbaya seperti dikutip Tempo.
Indonesia telah meluncurkan sejumlah insentif dan bantuan tunai untuk mendorong perekonomian, namun para pakar menilai dampaknya masih minim. Sementara itu, investasi yang menciptakan lapangan kerja tetap lesu di tengah ancaman tarif dari Amerika Serikat. “Investor asing pada dasarnya masih bersikap wait-and-see, itulah sebabnya investasi langsung asing stagnan pada 2025 dan kemungkinan akan berlanjut,” kata Tauhid dari INDEF.
Mureks mencatat bahwa Presiden Trump mengenakan tarif 19 persen terhadap Indonesia setelah tercapainya kesepakatan awal pada Juli 2025, meski rincian perjanjian dagang tersebut baru dirampungkan pada akhir Desember. Usai bertemu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada 22 Desember 2025, bahwa kedua negara telah menyepakati seluruh isu substansial dalam perjanjian tarif. Hal ini membuka jalan bagi penandatanganan kesepakatan oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump pada akhir Januari 2026. Airlangga menambahkan, AS menginginkan akses ke mineral kritis Indonesia dan telah sepakat memberikan pengecualian tarif untuk minyak sawit, teh, dan kopi Indonesia.
