Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra harus rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Upaya ini melibatkan pengerahan ribuan personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menggenjot pekerjaan fisik di lapangan.
Target Pemulihan dan Permintaan Personel
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, menjelaskan bahwa periode antara pascalibur Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga menjelang Ramadan merupakan jendela waktu yang sangat krusial. “Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Untuk mendukung percepatan ini, Tito Karnavian telah mengajukan permintaan dukungan personel tambahan. Ia menyampaikan kepada Kapolri agar dapat mengerahkan paling tidak 5.000 personel Polri. Penambahan ini diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak, mengingat pada periode Nataru, dukungan personel kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.
Selain itu, Mendagri juga telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Permintaan ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak bencana di Sumatra yang memerlukan penanganan masif dan merata.
“Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah,” tegas Tito, menyoroti kebutuhan skala besar untuk penanganan. Catatan Mureks menunjukkan, total personel yang diminta mencapai 15.000 orang untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif.
Koordinasi dan Prioritas Wilayah
Pengerahan personel dalam skala besar ini dinilai menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan dapat menjangkau seluruh area yang membutuhkan. Pemerintah juga berupaya keras agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat dapat kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai, demi kelancaran ibadah dan kehidupan sosial ekonomi warga.
Hingga saat ini, pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan. Penentuan lokasi akan didasarkan pada tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar di masing-masing daerah. Pemerintah pusat terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik dan memastikan efektivitas penanganan di lapangan.
